Kelestarian Hutan: Tinjauan Ekonomi

Abstract

Luas hutan produksi alam dan jumlah pemegang IUPHHK Huan Alam semakin menyusut dari waktu ke waktu. Sebagian sangat kecil pemegang IUPHHK Hutan Alam menunjukkan kinerja yang baik, sebagian besar sisanya berkinerja sedang dan buruk. Apakah kecenderungan ini menunjukkan bahwa secara agregat ekonomi industri kehutanan dalam situasi tidak lestari? Atau, apakah kecenderungan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa ekonomi industri kehutanan sedang dalam proses menuju keseimbangan yang lestari? Pertanyaan lain adalah apakah sistem konsesi yang selama ini diterapkan telah gagal mempertahankan hutan? Berbagai argumen dan berbagai sebab telah disampaikan untuk menjelaskan fenomena deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia yang dianggap tercepat di dunia. Sangat kecil kemungkinannya bahwa penyebabnya adalah tunggal. Isu seputar property rights menempati urutan pertama (Deacon, 1994; Mendelsohn, 1994; Nelson et al., 2001; Barbier and Burgess, 2001; Ferreira, 2004). Syarat-syarat property rights yang ekslusif, enforceable, dan transferable tidak terpenuhi dalam IUPHHK Hutan Alam. Namun, apakah property rights yang terdefinisi dengan baik cukup ketika penentuan berbagai tarif yang dikenakan tidak tepat? Ini merupakan isu kebijakan fiskal (Boscolo and Vincent, 1998; Amsberg, 1998; Gray, 2002). Ketidakpastian yang berkenaan dengan sumberdaya hutan itu sendiri juga berperan penting dalam menentukan keputusan pemegang ijin (Amacher et al., 2006). Tekanan pembangunan sektor lain, baik karena kebutuhan maupun insentif ekonomi, juga memegang peran penting (Casse et al., 2004). Akhirnya, masalah korupsi juga ikut berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan (Søreide, 2007). Dalam situasi yang serba kacau balau tersebut muncul gagasan tentang sistem silvikultur intensif dalam bentuk Tebang Pilih Tanam Jalur dan pemberian hak kelola atau hak pemanfaatan kepada masyarakat lokal. Dapatkah dua gagasan ini mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan? Silvikultur intensif memerlukan investasi tinggi yang akan mengikat pelakunya untuk menjaga investasinya. Sementara itu, saat ini terdapat sekitar 11 juta hektar kawasan hutan yang tidak memiliki pengelola efektif di lapangan, sehingga pemberian hak kelola atau hak pemanfaatan atas kawasan tersebut kepada masyarakat lokal akan mengurangi tindakan illegal yang destruktif terhadap kawasan tersebut. ...