| dc.description.abstract | Suku Mapur Orang Lom Bangka terdiferensiasi dalam menyikapi akses ke sumber daya timah dan sawit pasca Orde Baru. Perbedaan hubungan relasional antar aktor-aktor membelah kedua komunitas ke dalam dua kutub yang saling bertentangan. Atas nama sekumpulan kuasa kedua komunitas saling mengeksklusi antara satu dengan yang lainnya. Hadirnya pemerintah daerah dan korporasi swasta asing dalam proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit memunculkan resistensi serta menyulut aksi gerakan tandingan dari warga komunitas adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yaitu: (1) menganalisis perbedaan penggunaan sekumpulan kuasa untuk mengakses sumber daya, keterkaitannya dengan tindakan eksklusi dan dilema ekonomi informal pada komunitas adat; (2) menginterpretasi kekuatan sekumpulan kuasa yang mengeksklusi komunitas sehingga mendorong terjadinya gerakan teritori tandingan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis digunakan untuk melacak dan membongkar perbedaan dalam hubungan-hubungan relasional antar aktor-aktor pendukung ekonomi timah dan pendukung ekonomi sawit. Paradigma kritis juga digunakan untuk menginterpretasi bagaimana cara komunitas adat merespon tekanan-tekanan dari eksternal seperti pemerintah daerah dan korporasi, sehingga memunculkan dinamika konflik sosial disertai tindakan eksklusi, resistensi, dan negosiasi.
Penelitian dilakukan di dua desa locus utama komunitas adat Suku Mapur Orang Lom Bangka, yaitu Dusun Air Abik Desa Gunung Muda dan Dusun Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Metode penelitian menggunakan pembacaan sejarah hidup dan studi kasus. Jenis metode studi kasus yang dipilih adalah studi kasus instrumental. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi tidak berperan, wawancara mendalam, dan diskusi terfokus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses komunitas adat ke sumber daya timah melalui sekumpulan kuasa identitas sosial (keturunan orang adat), pengetahuan, teknologi, kapital, tenaga kerja, dan hubungan sosial, tanpa disertai dengan otoritas tidak memiliki kuasa untuk mengatur dan mengontrol keberlanjutan akses terhadap sumber daya. Akses akan diatur oleh elit lokal yang memiliki otoritas dan menjalankan praktik ekonomi informal.
Atas nama otoritas, elit lokal (kepala dusun, tokoh adat) dan kelompok aliansinya memberi akses untuk menambang timah, mengutip fee, jasa perantara, kebutuhan teknis penambangan, dan bahkan mengambil jatah fee untuk keuntungan pribadi. Atas nama otoritas, elit lokal beserta kelompok aliansi menghalangi komunitas adat lain dan kelompok-kelompok sosial pendukung ekonomi sawit untuk mengambil keuntungan dari tambang timah. Perilaku elit lokal ini menggambarkan berlangsungnya praktik ekonomi informal, sebuah perilaku penyelenggara negara dan aktor-aktor dalam masyarakat yang mengakumulasi
keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek, dilakukan dengan jalan memanipulasi kebijakan publik melalui jaringan aliansi antarpersonal maupun antarlembaga, sebagai akibat dari terjadinya pelapukan fungsi dari institusi formal (negara).
Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa akses komunitas adat ke sumber daya sawit melalui kuasa otoritas ketua adat, identitas sosial, negosiasi-hubungan sosial, dan kesempatan kerja mempercepat proses inklusi ke sistem perkebunan kelapa sawit. Cara-cara berkolaborasi dengan aktor- aktor negara dan non-negara (korporasi swasta), ikut menyerahkan tanah secara sukarela kepada korporasi, dan menjadi anggota koperasi petani plasma yang mendapat penghasilan setiap bulan, menempatkan warga adat sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit. Berbekal otoritas dan identitas sosial elit adat bernegosiasi dengan Pemda dan korporasi sawit guna menyerahkan lahan secara sukarela untuk pembangunan kelapa sawit. Melalui hubungan sosial yang bersifat resiprositas, terbuka kesempatan kerja bagi warga adat seperti satpam, tenaga kerja kontrak, dan menjadi anggota koperasi petani plasma.
Konsekuensi dari perbedaan akses ke sumber daya menimbulkan diferensiasi sosial. Kedua komunitas adat terlibat pertentangan dan konflik yang berujung tindakan eksklusi antarkerabat, antartetangga, antarteman yang berbeda desa. Eksklusi yang berlangsung ini disebut sebagai eksklusi orang-orang dekat (intimite exclusion). Komunitas adat yang tereksklusi dari akses ke penambangan timah melakukan ekskslusi balasan, berjejaring dengan pemerintah daerah dan korporasi sawit untuk mengeksklusi komunitas adat pengakses timah melalui relasi kuasa peraturan, paksaan, dan legitimasi moral.
Komunitas adat pengakses timah yang terancam tereksklusi merespon dengan aksi ekstensifikasi penggalian timah sebagai bentuk perlawanan. Warga mengeruk timah secara kolektif yang melibatkan segenap elemen adat (tokoh adat, pemuda, perempuan, anak-anak), menandai lokasi dengan cara-cara magic, memasang plank, dan meninggalkan bekas lubang- lubang yang menganga, guna menghalangi pihak lain mengakses wilayah dan mengambil keuntungan. Fenomena ini peneliti sebut sebagai teritori tandingan. Teritori tandingan sebagai upaya melindungi tanah/hutan, tenaga kerja, dan sumber-sumber kehidupan dari perampasan.
Kata kunci: kumpulan kuasa, eksklusi, Orang Lom, teritori tandingan | id |
