Konvergensi Komunikasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Abstract

Kesenjangan sosial dan kemiskinan yang terdapat di wilayah pedesaan disebabkan antara kebutuhan riil masyarakat desa dengan hasil proses pembangunan yang tidak konvergen mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi akan menyebabkan pembangunan tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa yang kurang memahami tentang tugas utamanya sebagai pemerintah serta kurangnya komunikasi yang transparan kepada masyarakat akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan berjalan secara tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pembangunan melalui Program Dana Desa yang telah dilaksanakan pemerintah yakni pembangunan negara yang dimulai dari desa dengan mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Keberadaan dana desa yang telah digelontorkan sejak tahun 2016 masih belum dilaksanakan secara efektif terutama dikarenakan kurang memadainya kapabiltas dan kapasitas aparat desa sehingga manfaatnya belum maksimal memberdayakan masyarakat terutama dampak langsung terhadap ekonomi penduduk miskin. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Hal ini disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pendidikan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1)Menganalisis peta kepentingan para partisipan pengelola program dana desa 2) menganalisis tindakan kolektif dijalankan dalam musyawarah desa (demokrasi deliberatif), 3)menganalisis konvergensi komunikasi memperkecil gap (mengurangi kesenjangan) dalam pengelolaan dana desa dan 4) merumuskan strategi dan prosedur pelaksanaan komunikasi konvergen pengelolaan Dana Desa sehingga dapat diketahui manfaat pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan paradigma kritis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, FGD (Focus Group Discussion), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam pengelolaan program dana desa mengalami kondisi ketidak-sepahaman atau unmutual understanding terhadap program. Harapan untuk terjadinya komunikasi yang efektif atau konvergen justru sebaliknya di mana para pihak mengalami sirkulasi komunikasi yang tidak timbal balik atau dialog pada setiap proses mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Sirkulasi komunikasi yang terjadi banyak didominasi oleh elit desa. Kepentingan pengelola terhadap program dana desa lebih mengutamakan terjadinya proyek pembangunan desa yang harus dijalankan sesuai dengan keputusan yang tidak melibatkan banyak kepentingan terutama prioritas kebutuhan warga biasa masyarakat desa. Kesenjangan komunikasi yang terjadi disebabkan kurangnya informasi dan komunikasi yang melibatkan warga biasa dalam memutuskan kebutuhan yang paling prioritas di desa. Peran tiap pengelola yang tidak maksimal dalam pengelolaan program disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga konsensus yang diambil bukan mewakili kebutuhan warga desa secara menyeluruh melainkan kebutuhan yang tidak prioritas. Sirkulasi komunikasi yang terjadi adalah pada elite desa yang memiliki relasi kedekatan baik dalam pendelegasian tugas maupun relasi kekerabatan. Tekanan pihak pemerintah Kabupaten terhadap program-program pembangunan yang sudah direncanakan menjadi berubah dalam satu sisi membuat pemerintahan desa lebih memudahkan menjalankan program terutama pembangunan dalam bentuk proyek fisik. Program pengembangan sumberdaya manusia banyak mengalami pengurangan.