| dc.description.abstract | Bioetanol adalah etanol (etil alkohol) yang diproduksi dari tumbuh-tubuhan
sebagai bahan baku. Beberapa tanaman yang bisa dijadikan feedstock bioetanol
generasi pertama adalah tebu, jagung, shorgum manis, sagu, nira aren, , nira lontar
dll. Melalui proses untuk menghilangkan kadar air (unhydrous) didalam
alkoholnya, bioetanol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati (biofuel)
menjadi substitusi bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline). Berdasarkan Food
& Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), produksi bioetanol di dunia pada
tahun 2019 mencapai sekitar 129 juta Kilo Liter (KL). Amerika Serikat dan Brazil
adalah negara-negara produsen bioetetanol terbesar dengan 59,72 juta KL (USA)
dan 35, 17 Juta KL (Brazil). Karakter bioetanol sebagai energi terbarukan yang
lebih ramah lingkungan sebagai bahan bakar di sektor transportasi, menjadikan
International Energy Agency (IEA) mengembangkan peta jalan teknologi yang
diperlukan agar target pengurangan CO2 global menjadi 50% pada tahun 2050
tercapai. Pada saat itu biofuel khususnya bioetanol diharapkan punya kontribusi
sebesar 27% dari bahan bakar transportasi dunia dari hanya sekitar 3% saat ini.
Di Indonesia pemanfaatan biofuel termasuk bioetanol mulai diregulasi
melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 2006. Peraturan Menteri Energi dan
Sumberdaya Mineral (ESDM) No. 32 Tahun 2008 kemudian mengatur mandatori
pentahapan minimal pencampuran bioetanol kedalam bahan bakar minyak sebesar
20% pada tahun 2005. Setelah 13 tahun sejak Permen mandatori tersebut
diundangkan, implementasi bioetanol masih belum menunjukkan tanda-tanda akan
terimplementasi secara berkelanjutan. Beberapa penelitian yang dilakukan sudah
menjelaskan potensi besarnya pengembangan bioetanol di Indonesia, beberapa
diantaranya juga merekomendasikan pemanfaatannya melalui dukungan skema
insentif yang juga dilakukan oleh negara-negara yang sukses mengembangkan
bioetanol, namun belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.
Penelitian ini mencoba untuk menggunakan pendekatan Gibson et.al. dalam
konsep keberlanjutannya, dimana disampaikan bahwa perlu 9 komponen esensial
yang mesti diimplementasikan yaitu: 1). Berbeda dengan pemikiran dan praktikpraktik
konvensional; 2). Menyangkut well-being jangka pendek dan jangka
panjang; 3). Komprehensif; 4). Menyadari keterkaitan dan ketergantungan antara
manusia dan alam; 5) Menyadari kompleksitas sistem dan perlunya prinsip-prinsip
kehati-hatian; 6). Menyadari keterbatasan dan menyumbang inovasi; 7) Proses yang
terbuka; 8) keterikatan cara dan tujuan; dan 9). Universal dan “context-dependent”.
Untuk mencapai komponen-komponen tersebut maka tujuan penelitian adalah : 1)
Mengidentifikasi, variabel-variabel utama sistem pengembangan bioetanol,
memetakan hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan menjelaskan rantai
sebab akibat sistem; 2). Mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan antar
stakeholder serta mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan pandangannya terhadap
permasalahan dan tujuan pengembangan bioetanol; dan 3). Menganalisis rencana
kebijakan berdasarkan interaksi atas alternatif program, kebijakan, dan skenario
untuk mencapai tujuan terbaik di masa datang.
Penelitian menggunakan tiga metode analisis, yaitu metode Matrix of Cross
Impact Multiplications Applied to a Clasification (MICMAC), Method Acteurs,
Objective, Rapports de Force (MACTOR), dan Multicriteria Policy (MULTIPOL).
Ketiga metode tersebut adalah modul-modul dari paket prospektif analisis “La
Prospective” oleh Laboratoire d' investigation en Prospective, strategie et
Organisation (LIPSOR). Sementara dipilihnya bioetanol berbasis molases (tetes
tebu) di Jawa Timur sebagai studi kasus didasarkan pada 2 pertimbangan. Pertama
terkait fakta di lapangan dimana pada saat ini industri bioetanol grade bahan bakar
(fuel grade) yang masih beroperasi di Indonesia hanyalah yang berbasis molases
dan yang berlokasi di Jawa Timur. Pertimbangan kedua adalah bahwa pada tahun
2019 sempat direncanakan oleh KESDM dan Pemerintah Daear Jawa Timur bahwa
implementasi mandatori bioetanol nasional akan dimulai dengan program E2 di
Jawa Timur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengembangan bioetanol berbasis
molases di Jawa Timur, koordinasi antar stakeholder, insentif industri bioetanol,
dan subsidi bioetanol merupakan faktor-faktor utama yang punya potensi tinggi
untuk mempengaruhi faktor-faktor lain baik pada masa sekarang maupun pada
masa depan, sementara faktor kemandirian energi merupakan faktor yang paling
punya ketergantungan terhadap faktor-faktor lainnya. Analisis kebijakan yang bisa
dilakukan berdasarkan hal ini adalah bahwa untuk mendapatkan kemungkinan
pengembangan bioetanol yang lebih baik, diperlukan regulasi yang bisa
mensinergikan para stakeholder melalui aturan lebih tinggi daripada Peraturan
Menteri yang bisa mengikat semua stakeholder. Regulasi setingkat Peraturan
Presiden atau Peraturan Pemerintah akan sangat membantu mewujudkan program
mandatori bioetanol. Analogi yang tepat untuk hal ini adalah dengan melihat bahwa
keberhasilan mandatori biodiesel tidak bisa lepas karena dukungan regulasi UU
Perkebunan dan turunannya.
Sementara itu aktor kunci yang punya pengaruh tinggi dan ketergantungan
rendah terhadap aktor lain adalah Kementerian Perekonomian, Kementerian
keuangan, dan Badan Usaha Bioetanol. Hal ini menjadi penguat atas hasil analisis
struktur diatas bahwa persepsi stakeholder sudah cukup konsisten. Kemenko
perekonomian adalah aktor yang bertanggung jawab pada koordinasi stakeholder,
Kementerian keuangan adalah aktor penting untuk terlaksananya subsidi bioetanol,
dan Badan Usaha bioetanol adalah aktor terpenting pada industri bioetanol. Hasil
penelitian lain yang didapatkan adalah bahwa seluruh stakeholder setuju dengan
tujuan pengembangan bioetanol untuk mendorong perekonomian wilayah,
sedangkan untuk tujuan mendorong peningkatan pemanfaatan produk samping gula
mendapatkan nilai persetujuan tertinggi . Kementerian perdagangan menjadi satusatunya
aktor yang cenderung tidak setuju dengan tujuan pemanfaatan produk
samping gula ini. hal ini wajar mengingat bahwa mollases adalah komoditas ekspor
yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Perdagangan.
Regulasi yang ada di Indonesia saat ini seakan terpisah, Badan usaha bioetanol
sering merasa kesulitan mendapatkan sumber pasokan bahan baku molasses selain
karena ketersediaan di pasar domestik terbatas juga harga beli yang cenderung
tinggi dan tidak stabil sehingga ketika di sisi hilir seperti KESDM dan BU BBM
ingin mendapatkan harga bioetanol yang lebih rendah agar bisa dibandingkan
dengan harga BBM menjadi sulit didapat. Untuk itu implikasi kebijakan yang bisa
ditempuh mengatasi hal ini adalah diperlukannya studi lanjut yang komprehensif
tentang perbandingan keuntungan dan kerugian secara nasional antara pemanfaatan
molasses sebagai komoditi ekspor versus penggunaan untuk domestik sebagai
bahan baku bioetanol atau produk industri lainnya.
Hasil penelitian terkait tentang strategi pengembangan yang didapatkan,
bahwa suatu perencanaan partisipatif yang tepat dapat mendukung pengambilan
keputusan untuk pengembangan bioetanol berkelanjutan berbasis molases di Jawa
Timur. Peran stakeholder lokal tentang kontribusi sumber daya lokal untuk
pengembangan program nasional, dapat ditingkatkan disini untuk pemilihan
skenario, kebijakan, dan program pengembangan bioetanol. Hasil kerangka kerja
yang didapatkan pada penelitian ini terlihat cukup menjanjikan karena pendekatan
partisipatif telah membentuk dasar untuk saling memahami rasa, nilai, visi dan
pandangan lokal, serta penggabungannya kedalam proses perencanaan dan hasil
yang ingin didapatkan. Dimulai dari Skenario 1: Pengembangan bioetanol
berdasarkan mandatori, masih dianggap lebih baik sebagai tujuan pengembangan
bioetanol dibandingkan skenario 2 yang mengedepankan pengembangan bioetanol
berdasarkan voluntary. Baik dipilih skenario 1 maupun skenarrio 2, maka pilihan
kebijakan P2 Bioetanol sebagai Public Service Obigation (PSO) menjadi yang
terbaik disusul dengan kebijakan P1: Komersialisasi bioetanol, dan P5: Bioetanol
untuk perbaikan neraca berjalan. Sementara program/actions yang dapat
mendukung terlaksananya kebijakan dan skenario tersebut adalah A4:
Pembangunan Sarfas Distribusi, A5: Penyediaan subsidi bioetanol , dan A9:
Regulasi pemanfaatan dan penyerapan produk bioetanol. | id |
