Penerimaan Warga Terdampak atas Pelaksanaan Pembebasan Tanah Berdasarkan Tinjauan Land Governance

Abstract

Pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur selalu melewati proses yang panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan penerapan prinsip-prinsip land governance dalam proses pembebasan tanah pada pembangunan bendungan Lau Simeme dengan tingkat penerimaan warga atas proses pembebasan tanah dan ganti rugi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Dekah yang merupakan salah satu desa yang terdampak pembangunan bendungan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari wawancara kuesioner atas responden sebanyak 30 warga terdampak yang dipilih melalui purposive sampling, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Berdasarkan uji Rank Spearman diketahui bahwa terdapat hubungan antara prinsip land governance dengan tingkat penerimaan warga atas proses pembebasan tanah dan atas bentuk dan nilai ganti kerugian yang mereka terima.

Land acquisition for infrastructure development always goes through a long process in its implementation. The purpose of this study was to analyze the correlation between the implementation of land governance principles in the land acquisition process at the Lau Simeme dam development with acceptance of the people on the land acquisition process. This research uses a quantitative that is supported by qualitative data. The quantitative data were processed using the Rank Spearman test with the number of respondents in the research as many as 30 affected peoples selected through purposive sampling in Kuala Dekah Village which is one of the villages affected by the dam development. The resultsof the research obtained indicate that there is correlation between the principles of land governance with the level of acceptance of the people on the land acquisition process and acceptence of the form and value of compensation received.