Analisis Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia - Papua New Guinea Berbasis Wilayah Adat

Abstract

Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Wilayah-wilayah ini dipisahkan oleh batas wilayah sepanjang 820 kilometer yang membentang dari utara Kota Jayapura hingga ke selatan Kabupaten Merauke. Wilayah-wilayah ini juga termasuk memiiki potensi kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan budaya yang kaya, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kemiskinan, ketimpangan antar-wilayah dan antar-kawasan perbatasan, ketimpangan sosial-ekonomi dan pelanggaran hukum seperti pergeseran patok batas dan tumpang tindih tanah adat antar-negara di Perbatasan RI-PNG adalah masalah-masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang perlu dipecahkan secara bersama-sama dengan melibatkan peran aktif aktor lain. Kekuatan hubungan antar-aktor dapat terbangun melalui mekanisme jaringan informasi dan teknologi dimana seluruh aktor harus tunduk kepada jaringan. Penelitian ini mengambil tema “pembangunan kawasan perbatasan berbasis wilayah adat”, khususnya Papua dan Papua New Guinea. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengevalusi kinerja pembangunan wilayah perbatasan; 2) mengidentifikasi faktor (variabel) kunci; 3) mengidentifikasi aktor kunci; dan 4) merancang skenario, kebijakan dan program strategis pembangunan kawasan perbatasan RI-PNG. Setiap tujuan mempunyai metode pemecahannya tersendiri. Metode PROMETHEE digunakan untuk tujuan satu, MICMAC untuk tujuan dua, MACTOR untuk tujuan tiga dan MULTIPOL untuk tujuan empat. Hasil analisis PROMETHEE menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Daerah Perbatasan Provinsi Papua yang kinerjanya relatif baik dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan adalah Kabupaten Merauke dengan skor 0,3506 (Alternatif 1) dan Kota Jayapura dengan skor 0,3230 (Alternatif 5). Masalah ketimpangan wilayah, kemiskinan, stabilitas keamanan, ketersediaan infrastruktur dan lingkungan. Sementara Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Pegunungan menunjukkan kinerja pembangunan berkelanjutan yang relatif sangat baik ditinjau dari aspek lingkungan, meskipun mendapat skor negatif pada posisi ranking pembangunan. Hasil analisis dengan metode MICMAC menunjukkan bahwa Regulasi, Kepemimpinan Adat, Tata Kelola PLB, Dukungan Anggaran dan Kerjasama Regional Lintas Batas merupakan faktor kunci dalam menentukan masa depan pembangunan wilayah perbatasan. Peran aktor strategis sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan perencanaan. Hasil analisis dengan metode MACTOR menunjukkan bahwa stakeholders (aktor) yang memiliki pengaruh kuat dan ketergantungan kecil adalah Komando Rayon Militer (TNI) Distrik Muara Tami, Badan Pengelola Perbatasan Nasional/PLBN, Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, dan Bappeda Provinsi Papua. Sedangkan Badan Perbatasan Kota Jayapura, Dinas Perindagkop, UKM Kota Jayaura, Pemerintah Distrik Muara Tami dan Pemerintah Kampung Moso adalah aktor-aktor yang memiliki pengaruh sangat kecil dan ketergantungan sangat tinggi dari aktor lain. Selain itu, aktor-aktor yang mendukung dan juga berpotensi untuk bekerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan adalah Komando Rayon Militer Distrik Muara Tami dengan skor 108.5 dan BNPP/PLBN Skouw dengan skor 100.7. Kedua aktor ini memiliki nilai konvergensi tertinggi. Artinya bahwa lembaga-lembaga ini mempunyai tingkat kepentingan yang sama dalam tujuan pembangunan Kawasan Perbatasan RI-PNG, sehingga dimungkinkan untuk dapat berkoneksi dan beraliansi. Sedangkan aktor yang memiliki ambivalensi tinggi adalah Dewan Adat Suku Kampung Moso yang juga sangat divergensi dengan Komando Rayon Milter Distrik Muara Tami. Artinya, kedua aktor ini sangat bertolak belakang dalam mencapai tujuan-tujuan strategis tertentu. Kawasan perbatasan RI-PNG memiliki potensi untuk dikembangkan di masa mendatang, namun harus diperkuat dengan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga dari ancaman eksternal dan internal. Hasil analisis skenario, kebijakan dan program dengan metode MULTIPOL menunjukkan bahwa skenario pembangunan kawasan perbatasan dengan pendekatan keamanan dikolaborasi dengan pendekatan budaya merupakan kombinasi pendekatan yang paling tepat atau sesuai untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan di Provinsi Papua pada saat ini.

Merauke Regency, Boven Digoel Regency, Pegunungan Bintang Regency, Keerom Regency is an area that is directly adjacent to the neighboring country of Papua New Guinea. These areas are separated by an area boundary along the 820 kilometers stretching from the north of Jayapura City to the south of Merauke Regency. These areas also have the potential for rich natural resources, rich biodiversity, and culture, but have not been fully managed optimally to improve the welfare of people in border areas. Poverty, inequality between regions and between border areas, socio-economic and legal inequalities such as shifting of boundary markers and overlapping customary lands between countries in the RI-PNG Border are the main problems that are regulated by the central government or local governments, which need to be resolved together by involving the active role of other actors. The strength of the relationship between actors can build information and technology networks where actors must submit to the network. This research takes the theme "development of border areas based on customary territories", particularly Papua and Papua New Guinea. The objectives of this study are 1) to evaluate the development performance of the border areas; 2) identify key factors (variables); 3) identify key actors; and 4) designing scenarios, policies, and strategic programs for the development of the RI-PNG border area. Each goal has its own method of solving. The PROMETHEE method is used for purpose one, MICMAC for purpose two, MACTOR for purpose three, and MULTIPOL for purpose four The results of the analysis using the MICMAC method show that Regulation, Customary Leadership, PLB Governance, Budget Support, and Cross-Border Regional Cooperation are key factors in determining the future development of border areas. The role of strategic actors is needed in every planning stage. The results of the analysis using the MACTOR method show that the stakeholders (actors) who have strong influence and little dependency are the Muara Tami District Military District Command (TNI), the National Border Management Agency / PLBN, the Papua Province Border and Foreign Cooperation Agency, and the Papua Province Bappeda. Meanwhile, the Jayapura City Border Agency, the Department of Industry and Trade, UKM Jayapura City, the Muara Tami District Government, and the Moso Village Government are actors who have very little influence and very high dependence on other actors. In addition, actors who support and also have the potential to collaborate in the development and management of border areas are the Muara Tami District Military Sub-District Command with a score of 108.5 and BNPP / PLBN Skouw with a score of 100.7. These two actors have the highest convergence value. This means that these institutions have the same level of importance in the development goals of the RI-PNG Border Area, so that it is possible to connect and have alliances. Meanwhile, the actor who has high ambivalence is the Moso Village Tribal Customary Council which is also very divergent from the District Military Command of Muara Tami District. This means that these two actors are very different in achieving certain strategic goals. The RI-PNG border area has the potential to be developed in the future, however, it must be strengthened by a defense and security system to guard against external and internal threats. The results of scenario analysis, policies, and programs using the MULTIPOL method show that the scenario of developing border areas with a security approach and a cultural approach is the most appropriate or suitable approach for the management and development of border areas in Papua Province at this time.