Karakteristik dan Pemenuhan CPPOB Pelaku UMKM Online Produk Olahan Beku Daging Sapi dan Ayam di DKI Jakarta

Abstract

Sistem perdagangan dalam jejaring (daring) berpengaruh pada meningkatnya penjualan produk pangan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM dapat menjual produk pangan secara bebas dan dengan mudah mendapatkan atensi pasar. Tren internet marketing sangat berpengaruh pada bisnis pangan untuk UMKM. Di Indonesia, saat ini, terdapat dua undangundang yang menjadi acuan bagi pelaku usaha secara umum dalam melakukan transaksi perdagangan baik yang konvensional maupun daring, yaitu Undang- Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen menjadi acuan kedua belah pihak agar proses perdagangan berjalan adil dan tidak merugikan konsumen. Kualitas pangan yang dijual secara online menjadi suatu hal yang perlu dikritisi agar tercipta kondsi perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan karakteristik UMKM online produk olahan beku daging sapi dan ayam di DKI Jakarta, menentukan tingkat pemenuhan CPPOB pelaku UMKM online produk olahan beku daging sapi dan ayam di DKI Jakarta, mengidentifikasi kebutuhan UMKM online produk olahan beku daging sapi dan ayam di DKI Jakarta terkait dengan pembinaan dalam pengelolaan dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi tindakan pengawasan yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah terkait penjualan online makanan olahan beku daging sapi dan ayam. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 UMKM yang menjual produk olahan beku daging sapi dan ayam secara online, berlokasi di DKI Jakarta, produk dibuat sendiri (bukan reseller), bersedia dikunjungi untuk dilakukan observasi terhadap ruang produksinya dan sebagian bersedia mengisi kuesioner online. Tahapan penelitian mencakup 3 tahapan utama yaitu identifikasi populasi dan penentuan responden, pengambilan data serta pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi menunjukkan bahwa UMKM online dengan produk olahan beku daging sapi dan ayam di DKI Jakarta didominasi oleh pimpinan dengan latar belakang pendidikan S-1, masa usaha dibawah 5 tahun, alasan berbisnis karena ingin mencoba peluang baru dengan cara otodidak dan memiliki jumlah karyawan 1-5 orang dengan tindakan pengawasan langsung setiap proses produksi. Total aset mesin utama yang mereka miliki dibawah 5 juta rupiah dengan omzet per tahun dibawah 50 juta rupiah. Legalitas usaha yang dimiliki paling banyak adalah IUMK dengan lokasi produksi di dapur yang menyatu dengan dapur rumah tangga dan berjualan online melalui sosial media Instagram dan Facebook. Berkenaan dengan pemahaman terkait CPPOB dan konsep keamanan pangan, hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM online masuk ke dalam kategori sedikit paham. Terkait pemenuhan CPPOB, penyimpangan kritis dan serius yang paling banyak dilakukan oleh UMKM online dari yang terbesar sampai terkecil secara berurutan adalah belum menggunakan kendaraan (kontainer) untuk distribusi produk akhir yang dapat mempertahankan suhu produk, belum menggunakan pelindung lampu di ruang produksi, pengolahan dan penyimpanan, belum melakukan tes laboratorium untuk bahan baku dan juga produk akhir, belum menggunakan label yang sesuai persyaratan dan belum mengaplikasikan pengendalian hama yang efektif di lingkungan pabrik. Kebutuhan sebagian besar UMKM online kepada pemerintah terkait pembinaan dalam pengelolaan dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah dengan dipermudahnya persyaratan pengurusan izin edar BPOM MD dengan melakukan penyesuaian persyaratan terutama terkait tata letak bangunan atau ruang produksi dan juga mempergiat sosialisasi keamanan pangan melalui media sosial dan televisi. Tindakan pengawasan yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah terkait penjualan online makanan olahan beku daging sapi dan ayam secara online adalah dengan melakukan pengawasan produk sebelum beredar, pengawasan produk di peredaran, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat. Saat ini BPOM RI sedang merevisi Form A-166 tahun 2002 yang menjadi rujukan dalam pemeriksaan CPPOB sehingga lebih sederhana dan dapat diaplikasikan untuk UMKM tanpa mengurangi aspek keamanan pangan secara umum.