Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 terhadap Nelayan Kecil di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Abstract

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku kegiatan perikanan tangkap di Indonesia cukup banyak, diantaranya ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (overfishing), serta perubahan iklim dan cuaca, serta tinggi gelombang laut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 terhadap nelayan kecil di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, menentukan peran pemerintah dalam melaksanakan UU Nomor 7 Tahun 2016 terhadap nelayan kecil di PPN Palabuhanratu, menentukan tingkat kesejahteraan nelayan kecil di PPN Palabuhanratu dengan menentukan tingkat pendapatan. Pengambilan data dilakukan di PPN Palabuhanratu dengan menggunakan studi literatur dan teknik wawancara dengan responden. Teknik pemilihan responden adalah accidental sampling untuk responden dari pemilik/nahkoda kapal dan purposive sampling untuk pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 28 orang dari pemilik/nahkoda kapal dan satu orang dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi, dan analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanakan perlindungan dan pemberdayaan yang disalurkan oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 terhadap nelayan kecil belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian nelayan yang tergolong nelayan kecil di PPN Palabuhanratu dapat dikatakan sejahtera, kecuali nelayan pancing tonda dan trammel net yang pendapatannya berada dibawah Upah Minimum Regional (UMR) per tahun Kabupaten Sukabumi, namun tetap berhak mendapatkan bantuan perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016. Rekomendasi yang dipilih adalah pemerintah harus lebih memperhatikan nelayan di PPN Palabuhanratu khususnya nelayan kecil serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan secara maksimal sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016.