Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Energi Listrik Hibrid Terbarukan bagi Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Pantai Baru Yogyakarta)

Abstract

Penyediaan akses listrik bagi desa merupakan suatu program yang strategis untuk mengurangi kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antar wilayah. Melalui penyediaan akses listrik desa, pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyediaan akses listrik perdesaan juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau. Namun demikian, penyediaan listrik perdesaan di Indonesia menghadapi berbagai kendala teknis, ekonomi dan sosial akibat kondisi geografi, topografi dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Tantangan lainnya adalah keekonomian atas infrastruktur untuk menyediakan akses listrik perdesaaan masih sangat tinggi. Hybrid System atau Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) merupakan salah satu alternatif sistem pembangkit yang sangat tepat digunakan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh sistem pembangkit besar seperti jaringan PLN. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dampak dari keberadaan PLTH di Pantai Baru terhadap tingkat keberdayaan penerima manfaat listrik dan pembangunan masyarakat desa setempat. Untuk menjawab tujuan utama penelitian, maka dilakukan tahapan identifikasi dan analisis diantaranya yaitu: (1) mengetahui sejauh mana keberdayaan penerima manfaat listrik PLTH pasca pengembangan energi listrik PLTH di Pantai Baru, (2) menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong keberdayaan penerima manfaat listrik, (3) menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong pembangunan masyarakat desa melalui pengembangan energi listrik PLTH, (4) menganalisis dampak pengembangan energi listrik PLTH terhadap pendapatan rumah tangga penerima manfaat listrik PLTH. Metode penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling – Partial Least Square (SEM - PLS), analisis pendapatan dan analisis statistik Uji Paired Sample T-test. Pada SEM – PLS, variabel penelitian yang digunakan diantaranya yaitu: karakteristik individu (X1), lingkungan (X2), dukungan kelompok (X3) terhadap tingkat keberdayaan masyarakat desa (Y1) dan pembangunan masyarakat desa (Y2). Dalam penelitian ini menggunakan analisis pendapatan usaha wisata dan pendapatan rumah tangga. Analisis pendapatan dalam penelitian ini dibedakan menjadi pendapatan usahatani dan pendapatan non usaha tani (usaha wisata, PNS/swasta, dan buruh). Pada analisis usaha wisata, pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan usaha wisata pada saat pengambilan data dilakukan. Pada analisis pendapatan rumah tangga, penulis mengidentifikasinya menjadi pendapatan yang berasal dari usaha tani dan di luar usaha tani (usaha wisata, karyawan swasta/PNS, dan buruh). Pendapatan rumah tangga dianalisis dengan membandingkan pendapatan penerima manfaat listrik PLTH sebelum (tahun 2007) dan sesudah (tahun 2017) PLTH dikembangkan di Pantai Baru. Nilai pendapatan rumah tangga penerima listrik PLTH sebelum PLTH dikembangkan di Pantai Baru selanjutnya dikoreksi dengan nilai rerata laju perubahan tingkat inflasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 – 2017 yang diperoleh dari Laporan Perkembangan Perekonomian DIY, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Hasil analisis menunjukkan bahwa, (1) keberdayaan masyarakat penerima manfaat listrik PLTH di Pantai Baru tergolong tinggi, penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu kemampuan melakukan adaptasi, kemampuan mengelola usaha, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan melakukan kerjasama; (2) dukungan kelompok berpengaruh nyata dan memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap keberdayaan penerima manfaat lisrik PLTH; (3) keberdayaan penerima manfaat listrik berpengaruh secara nyata dan merupakan faktor pendorong bagi pembangunan masyarakat desa; (4) berdasarkan analisis Paired Sample T-test menunjukkan, terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah PLTH dikembangkan di Pantai Baru yaitu dengan rerata pendapatan rumah tangga penerima manfaat listrik PLTH (sebelum PLTH dikembangkan) sebesar Rp 4.038.102/bulan dan nilai rerata pendapatan rumah tangga penerima manfaat listrik (sesudah PLTH dikembangkan) yaitu sebesar Rp 4.988.971/bulan dengan nilai signifikansi 2 tailed sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan, ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan usaha wisata sebelum dan sesudah PLTH dikembangkan di Pantai Baru. Secara umum hasil penelitian menyimpulkan, penyediaan listrik di desa memerlukan perubahan paradigma dari yang awalnya hanya sekedar menyediakan akses listrik menjadi pembangunan sosial ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses listrik yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa sehingga upaya ini dapat mendorong pembangunan masyarakat desa setempat yang lebih baik kedepan. Peranan dukungan kelompok terbukti secara langsung berpengaruh terhadap karakteristik individu (X1), lingkungan (X2) maupun terhadap tingkat keberdayaan penerima manfaat listrik PLTH (Y1) dengan nilai signifikansi di atas nilai cuts off (α=5%), sehingga dengan demikian makin berperannya dukungan kelompok maka penerima manfaat listrik PLTH akan semakin berkarakter, peran lingkungan juga akan semakin meningkat dan tingkat keberdayaan penerima manfaat listrik PLTH juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya keberdayaan, maka ini akan mendorong pembangunan masyarakat desa setempat. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan dukungan kelompok, yaitu dengan cara: (a) meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa dan profesionalisme oleh pengelola Kelompok Kegiatan maupun Kelompok Sadar Wisata, (b) meningkatkan intensitas koordinasi lintas stakeholders pengembangan PLTH kedepan untuk menjaga keberlanjutan PLTH bagi warga desa setempat, (c) memperkuat modal sosial warga untuk keberlanjutan PLTH, dan (d) Mengembangkan usaha wisata sebagai badan usaha milik desa (BUMDES).