| dc.description.abstract | Tujuan pembangunan ada tiga yaitu pertumbuhan (growth), pemerataan
(equity), dan keberlanjutan (sustainability). Namun pada kenyataannya, sampai
dengan saat ini pembangunan masih belum mampu menghapus salah satu musuh
utamanya dalam tujuan pembangunan pemerataan (equity), yaitu kemiskinan.
Kemiskinan masih menjadi persoalan utama hampir seluruh negara di dunia
termasuk Indonesia. Penghapusan kemiskinan menjadi tujuan utama dalam tujuan
pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs).
Pembangunan yang dilakukan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan
manusia dengan memberi berbagai alternatif pilihan untuk meningkatkan kualitas
hidup sehingga bisa terlepas dari belenggu kemiskinan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan
dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari Garis Kemiskinan. BPS mendefinisikan penduduk miskin adalah
penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Sampai dengan saat ini upaya
penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih belum maksimal. Walaupun ada
penurunan persentase penduduk miskin, namun penurunan tersebut tidak signifikan
dibandingkan dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang dikucurkan oleh
pemerintah. Rata-rata laju penurunan persentase penduduk miskin tahun 2010-2017
adalah 0,46%/tahun namun rata-rata laju kenaikan anggaran pengentasan
kemiskinan tahun 2010-2017 adalah 24,629 triliun rupiah/tahun atau setara dengan
23%/tahun. Angka-angka ini menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan
di Indonesia belum berhasil karena ada ketimpangan antara anggaran pengentasan
kemiskinan yang dikucurkan dengan hasil yang diperoleh.
Upaya penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan unsur spasial atau
lokasi sehingga kegagalan program dapat diminimalisasi. Faktanya saat ini upaya
penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih bersifat global, tidak
memperhatikan aspek kewilayahan. Artinya upaya-upaya tersebut sama dan
seragam di seluruh wilayah Indonesia, padahal karakteristik dan faktor penyebab
kemiskinan yang dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan di tiaptiap
wilayah berbeda-beda.
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pola
sebaran spasial kemiskinan seluruh kabupaten/kota di Indonesia; (2) menganalisis
determinan kemiskinan yang mempertimbangkan aspek spasial seluruh
kabupaten/kota di Indonesia; (3) menganalisis tingkat perkembangan wilayah
seluruh kabupaten/kota di Indonesia; (4) menyusun strategi pengentasan
kemiskinan seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan pola sebaran spasial,
determinan kemiskinan yang mempertimbangkan aspek spasial, dan tingkat
perkembangan wilayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis Indeks Moran, analisis Moran’s Scatterplot, analisis Local Indicator of
Spatial Autocorrelation (LISA), analisis regresi berganda, analisis Geographically
Weighted Regression (GWR), dan analisis deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sebaran spasial kemiskinan
kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 semakin
mengelompok (clustered) atau membentuk kantong-kantong kemiskinan. Kantongkantong
kemiskinan tersebut mengalami pergeseran dari tahun 2005 sampai dengan
tahun 2017. Kantong kemiskinan kondisi High-High di Pulau Sumatera pada tahun
2017 berubah menjadi lima kabupaten dan kondisi Low-Low menjadi 21
kabupaten/kota. Pada tahun yang sama kantong kemiskinan di Pulau Jawa bergeser
sehingga kantong kemiskinan kondisi Low-Low berjumlah 15 kabupaten/kota.
Keadaan Kepulauan Nusa Tenggara berbeda. Kantong kemiskinan kondisi High-
High di Kepulauan Nusa Tenggara berubah menjadi delapan kabupaten dan kondisi
Low-Low menjadi sembilan kabupaten/kota. Pada tahun 2017 kantong-kantong
kemiskinan dengan kondisi Low-Low di Pulau Kalimantan semakin bertambah
menjadi 40 kabupaten/kota. Lain lagi dengan Pulau Sulawesi dan Kepulauan
Maluku. Tidak ada kantong kemiskinan yang terbentuk baik pada kondisi High-
High, Low-High, Low-Low atau High-Low. Masih pada tahun yang sama, kantong
kemiskinan di Pulau Papua berjumlah paling banyak. Pada tahun 2017 kantong
kemiskinan kondisi High-High semakin bertambah menjadi 36 kabupaten/kota.
Hasil analisis determinan kemiskinan menjelaskan bahwa determinan
kemiskinan tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Determinan kemiskinan
kabupaten/kota di Indonesia secara keseluruhan adalah luas wilayah, bencana alam,
infrastruktur transportasi ke fasilitas pendidikan, infrastruktur transportasi
ke fasilitas kesehatan, infrastruktur transportasi ke fasilitas ekonomi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), kependudukan, ketenagakerjaan, malnutrisi,
kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi, dan
infrastruktur listrik.
Dari hasil analisis tingkat perkembangan wilayah dapat diperoleh informasi
bahwa ada 94 kabupaten/kota di Indonesia atau setara dengan 18,29% dari total
kabupaten/kota yang berada pada hiraki 1 (tingkat perkembangan wilayah tinggi),
85 kabupaten/kota atau setara dengan 16,53% dari total kabupaten/kota yang berada
pada hirarki 2 (tingkat perkembangan wilayah sedang), dan ada 335 kabupaten/kota
atau setara dengan 65,18% dari total kabupaten/kota yang berada pada hirarki 3
(tingkat perkembangan rendah). Jadi mayoritas kabupaten/kota di Indonesia berada
pada tingkat perkembangan rendah.
Hasil analisis prioritas pengentasan kemiskinan menempatkan 34
kabupaten/kota di Indonesia berada dalam klasifikasi prioritas tinggi untuk
pengentasan kemiskinannya, sedangkan 480 kabupaten/kota berada pada klasifikasi
prioritas sedang. Sebanyak 32 kabupaten/kota dari 34 kabupaten/kota yang berada
pada prioritas pengentasan kemiskinan tinggi terletak di Pulau Papua, satu
kabupaten di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Kab. Sumba Timur, dan satu
kabupaten di Kepulauan Maluku yaitu Kab. Maluku Barat Daya. Setiap
pulau/kepulauan di Indonesia memiliki susunan strategi pengentasan kemiskinan
yang berbeda-beda sesuai dengan determinan kemiskinan masing-masing
pulau/kepulauan. | id |
