| dc.description.abstract | Ekosistem mangrove kawasan lindung Muara Kubu memiliki fungsi yang sangat penting baik dari aspek ekologi maupun sosio-ekonomi. Keberadaan perkampungan masyarakat di dalam kawasan lindung dengan permasalahan kemiskinan dan masifnya pembukaan areal perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan lindung akan mengancam kelestarian ekosistem mangrove. Kemiskinan masyarakat akan mendorong pemanfaatan sumberdaya mangrove yang tidak terkendali dan cenderung merusak. Pengembangan ekowisata mangrove dapat menjadi strategi konservasi yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat, sekaligus dapat menjaga kelestarian ekosistem mangrove tersebut.
Pengembangan dan pengelolaan ekowisata mangrove di kawasan lindung Muara tidak cukup hanya memetakan potensi dan menawarkan obyek daya tarik ekowisata yang ada, diperlukan sinergi antar lembaga yang terkait, dan model pengelolaan yang tepat. Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini meliputi: penilaian kondisi dan potensi ekosistem mangrove; analisa kesesuaian lahan dan daya dukung ekowisata mangrove; rancangan pengembangan dan pengelolaan ekowisata dengan pendekatan model dinamik; dan analisa Interpretative Structural Modelling (ISM) kelembagaan.
Sebaran tutupan vegetasi mangrove di kawasan studi seluas ± 2 869 ha dan sekurang-kurangnya terdapat 21 jenis mangrove sejati. Tipe hutan mangrove di kawasan studi berdasarkan kondisi hydro-geomorphology dikategorikan dalam tipe mangrove riverine yang berada di sepanjang sungai-sungai; dan tipe mangrove fringe yang berada di sepanjang pantai. Mangrove famili Rhizophoraceae seperti Rhizophora apiculata, R. mucronata dan Bruguiera gymnorrhiza dapat hidup dengan baik pada zona riverine maupun fringe. Species spesifik pada tipe riverine, di antaranya Excoecaria agallocha, Xylocarpus granatum dan X. moluccensis. Sedangkan spesies spesifik pada tipe fringe didominasi oleh kelompok mangrove perintis dengan sistem akar nafas pneumatophore, di antaranya Avicennia alba, Sonneratia alba, dan S. caseolaris. Hasil analisa kesesuaian lahan ekowisata mangrove, terdapat 1 332.98 ha kriteria sangat sesuai (S1), 2 284.99 ha kriteria sesuai (S2), dan 730.85 ha kriteria tidak sesuai (N). Adapun hasil perhitungan daya dukung kawasan ekowisata mangrove adalah 2 036 orang per hari untuk atraksi tracking mangrove, dan 1,019 orang per hari untuk atraksi cruising mangrove.
Rancangan pengembangan dan pengelolaan ekowisata mangrove dibangun dengan mengunakan pendekatan model dinamik. Berdasarkan hasil simulasi model dinamik, kegiatan pengelolaan ekowisata (baik pada skenario pesimis, moderat dan optimis) memberikan dampak yang positif terhadap aspek ekologi (tutupan mangrove), aspek ekonomi (pendapatan masyarakat, pengelola dan pemerintah), dan aspek sosial (kunjungan wisatawan dan serapan tenaga kerja) jika dibandingkan dengan skenario aktual tanpa ekowisata. Skenario optimis
merupakan skenario yang paling besar memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial yang selanjutnya secara berturut-turut diikuti skenario moderat dan pesimis. Skenario aktual tanpa ekowisata merupakan skenario yang paling tidak memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial.
Berdasarkan analisa ISM, maka terbangun model kelembagaan pengelolaan ekowisata mangrove. Lembaga/institusi kunci (key player) terdiri dari: KPH-KKR, Dinas Kehutanan Kalbar, Dinas Pariwisata KKR/Kalbar dan Pemerintah Desa Dabong. Institusi kunci ini berperan sebagai pengerak utama, yaitu mengerakkan institusi pelaksana teknis dan institusi pendukung dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata mangrove. Institusi pelaksana teknis merupakan pelaku bisnis ekowisata, terdiri dari: BUMDES Dabong yang berperan sebagai pengelola utama bisnis ekowisata di lokasi studi yang bekerjasama dengan masyarakat desa sebagai penyedia jasa atraksi wisata di lokasi, Asosiasi wisata sebagai penyedia paket perjalanan wisata, dan LPHD Dabong sebagai pengelola ekosistem mangrove di lokasi. Institusi Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, BPSPL, BKSDA, KLHK, Perguruan Tinggi, LSM dan Kepolisisan berperan sebagai institusi pendukung, baik untuk mendukung institusi key player maupun institusi pelaksana teknis. | id |
