http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85 Fri, 24 Apr 2026 00:07:02 GMT 2026-04-24T00:07:02Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172958 Tata Kelola Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Ekowisata di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra Provinsi Nusa Tenggara Barat Sidqi, Muhandis RINGKASAN MUHANDIS SIDQI. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Ekowisata di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra Provinsi Nusa tenggara Barat, dibimbing oleh DIETRIECH GEOFFREY BENGEN, MARET PRIYANTA, dan EVA ANGGRAINI. Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra (KKP Gili Matra) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tekanan pemanfaatan ruang laut yang semakin meningkat seiring intensifikasi kegiatan ekowisata bahari. Tekanan tersebut tercermin pada gejala degradasi lingkungan dan meningkatnya eksternalitas pemanfaatan ruang laut, yang pada dasarnya berakar pada persoalan kelembagaan dan tata kelola multilevel. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan relasi kerja antarinstansi dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan; (2) lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengaturan akses, aktivitas, serta pengendalian pemanfaatan ruang; (3) rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan, pengawasan, dan penegakan aturan; (4) masih terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan zonasi konservasi; dan (5) keterbatasan kapasitas kelembagaan serta sumber daya (SDM, pendanaan, sarana-prasarana) untuk mendukung pengelolaan adaptif dan berkelanjutan. Akumulasi persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan pengelolaan KKP Gili Matra belum optimal, sehingga capaian pembangunan berkelanjutan, terutama keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan manfaat ekonomi ekowisata belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif tata kelola pemanfaatan ruang laut dalam mendukung ekowisata bahari berkelanjutan di KKP Gili Matra, serta merumuskan strategi pengelolaan yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan ekonomi ekowisata tanpa mengorbankan mandat konservasi. Secara konseptual, penelitian memanfaatkan kerangka kerja Institutional Analysis and Development (IAD) Framework untuk membaca hubungan kausal antara variabel eksogen (karakteristik sumber daya, atribut komunitas, dan rules-in-use) dengan arena aksi (situasi aksi dan interaksi antaraktor) serta outcomes (khususnya dampak ekonomi ekowisata berkelanjutan), yang kemudian dinilai menggunakan kriteria evaluasi sebagai dasar umpan balik perbaikan tata kelola kawasan konservasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme kelembagaan yang menentukan kinerja pengelolaan KKP Gili Matra, sekaligus menjadi dasar penguatan desain tata kelola pada kawasan konservasi perairan di Indonesia. Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan khusus yang saling terkait: (1) menganalisis diskrepansi (kesenjangan) antara capaian administratif-prosedural dengan efektivitas outcome ekologis dan sosial-ekonomi guna mengungkap akar penyebab inefisiensi pengelolaan KKP Gili Matra; (2) mendiagnosis konfigurasi 7 (tujuh) kategori rules-in-use (Ostrom) dan keterkaitannya dengan atribut fisik-biologis serta karakteristik komunitas dalam Action Arena tata kelola ekowisata di KKP Gili Matra; (3) menganalisis pengaruh, kepentingan dan keterkaitan antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam arena aksi terkait tata kelola pemanfaatan ruang laut kegiatan ekowisata di KKP Gili Matra; (4) mengonstruksi nilai ekonomi total melalui Travel Cost Method (TCM) sebagai basis justifikasi saintifik dalam perumusan instrumen kebijakan pembiayaan konservasi mandiri; dan (5) merumuskan strataegi transformasi tata kelola yang integratif berbasis Institutional Hybridity (sinkronisasi regulasi formal dan norma local/awig-awig) untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan resiliensi ekonomi masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Desember 2024 di KKP Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang terintegrasi: (1) Analisis diskrepansi evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi (EVIKA), dengan gap analysis, membandingkan capaian pada kriteria input–proses–output-outcome untuk KKP Gili Matra; (2) identifikasi dan analisis rules-in-use (melalui telaah dokumen-dokumen regulasi terkait, praktek lapangan, dan wawancara/konfirmasi aktor terkait), (3) analisis stakeholder untuk memetakan posisi, kepentingan, pengaruh, dan hubungan antaraktor dalam arena aksi, kemudian untuk melihat keterikatan antar aktor, dianalisis menggunakan Social Network Analyisis (SNA) (iii) Analisis dampak ekonomi ekowisata, dengan menggunakan Travel Cost Method (TCM), dan (iv) sintesis perumusan strategi melalui SWOT dan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menstrukturkan faktor kunci, menentukan hierarki pengungkit, dan menyusun strategi prioritas penguatan kelembagaan. Rangkaian metode ini memungkinkan identifikasi mekanisme kelembagaan, dinamika aktor, dan faktor penentu yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan. Kerangka kerja IAD Ostrom menjadi landasan penting dalam tulisan disertasi ini untuk menjelaskan rantai keterkaitan tata kelola pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra secara sistematis, dari faktor pembentuk, proses kelembagaan, hingga dampaknya serta menyediakan kerangka kerja untuk perbaikan adaptif. Analisis dimulai dari variabel eksogen, yang terdiri dari atribut komunitas, karakteristik sumber daya dan rules-in-use (aturan yang dijalankan). Kombinasi faktor ini membentuk situasi aksi, yakni arena interaksi antar aktor multipihak (pengelola kawasan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa, pelaku usaha, Universitas, media massa, serta masyarakat) yang menentukan pola koordinasi, kepatuhan, konflik, dan kolaborasi (co-management). Dari interaksi tersebut dihasilkan output, yaitu kegiatan ekowisata menghasilkan manfaat ekonomi, namun juga dapat meningkatkan tekanan ekologis dan konflik ruang apabila aturan tidak operasional, kewenangan tumpang tindih, informasi tidak transparan dan monitoring serta penegakkan lemah. Kerangka Kerja IAD kemudian menekankan adanya feedback loop (umpan balik) untuk memperbaiki desain institusi dan praktik pengelolaan dan juga berfungsi sebagai pengukur capaian dan gap implementasi, sekaligus mekanisme pembelajaran untuk memastikan perbaikan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan. Penggunaan rules-in-use dalam kerangka kerja IAD memberikan pemahaman mendalam mengenai aturan-aturan yang mengatur perilaku aktor dalam pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka regulasi formal yang komprehensif, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Hasil penelitian dari analisis 7 (tujuh) kategori rules-in-use antara lain: (1) boundary rules belum tegas menentukan “siapa berhak apa” di ruang laut, sehingga memicu kontestasi akses; (2) position rules memperlihatkan masih terdapat tumpang tindih peran dan kewenangan lintas level (pusat–provinsi–kabupaten) yang melemahkan kepastian hukum; (3) choice rules belum diterjemahkan menjadi pedoman operasional per-zona dalam pemanfaatan ruang laut, menyebabkan interpretasi berbeda terhadap aktivitas yang boleh/larang; (4) information rules masih lemah karena informasi rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ), prosedur, hak dan kewajiban belum transparan dan mudah diakses; (5) aggregation rules belum mengunci mekanisme keputusan kolektif yang inklusif; forum multipihak ada, tetapi belum menjadi arena negosiasi rutin sehingga suara masyarakat dan usaha kecil sering terpinggirkan; (6) payoff rules belum efektif: insentif dan sanksi tidak konsisten dan beban pungutan tidak berbanding dengan manfaat yang dirasakan, sehingga kepatuhan tidak terbentuk; dan (7) scope rules belum menyediakan mekanisme koreksi atau exit strategy yang jelas bagi kegiatan tidak sesuai zonasi atau berdampak ekologis.Temuan tambahan memperkuat argumen Ostrom bahwa efektivitas aturan bergantung pada legitimasi dan pengawasan: praktik co-management masih ad-hoc, sementara aturan lokal (norma adat) justru lebih dipatuhi daripada regulasi top-down. Monitoring dan penegakan sudah berjalan tetapi kapasitas terbatas dan pengawasan partisipatif belum optimal. Penggunaan rules-in-use efektif sebagai alat diagnosis untuk menilai regulasi tidak hanya dari kelengkapan dokumen, tetapi dari kejelasan akses, pembagian peran, operasionalisasi zonasi, transparansi, inklusivitas keputusan, struktur insentif–sanksi, dan mekanisme koreksi, yang semuanya perlu diperkuat agar tata kelola pemanfaatan ruang laut kegiatan ekowisata di KKP Gili Matra berjalan patuh, adil, dan berkelanjutan. Hasil analisis pemangku kepentingan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola KKP Gili Matra sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi antaraktor, keseimbangan kepentingan, serta distribusi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Pemetaan stakeholder memperlihatkan adanya dua orientasi dominan: kelompok yang berorientasi ekologis (perlindungan dan pemulihan ekosistem) dan kelompok yang berorientasi ekonomis (pemanfaatan jasa lingkungan melalui ekowisata). Keduanya menempati posisi strategis sebagai aktor kunci yang perlu dilibatkan secara aktif dalam desain aturan operasional, pengendalian pemanfaatan ruang, dan mekanisme pembiayaan pengelolaan. Namun, temuan juga mengindikasikan adanya ketimpangan partisipasi dan pengaruh, terutama pada masyarakat lokal dan pemerintah desa yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh relatif rendah dalam arena aksi. Kondisi ini menegaskan kebutuhan penguatan kelembagaan kolaboratif yang adaptif, transparan, dan inklusif melalui forum multi-stakeholder, peningkatan kapasitas lokal, serta mekanisme komunikasi yang efektif. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas antarpemangku kepentingan secara horizontal dan vertikal, memperbaiki kepatuhan terhadap zonasi, serta memastikan masyarakat lokal berperan sebagai subjek aktif dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan di KKP Gili Matra. Hasil analisis dampak ekonomi ekowisata di KKP Gili Matra menegaskan bahwa ekowisata di KKP Gili Matra memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, namun keberlanjutannya ditentukan oleh kemampuan tata kelola dalam mengelola trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi ekosistem, sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil dan inklusif. Estimasi hasil TCM menunjukkan bahwa permintaan wisatawan domestik dipengaruhi terutama oleh jarak tempuh, sedangkan wisatawan mancanegara dipengaruhi oleh jarak tempuh dan tingkat pendidikan; nilai manfaat yang dirasakan pengunjung juga tinggi, tercermin dari surplus konsumen rata-rata wisatawan domestik sebesar Rp712.221,07/individu dengan total nilai ekonomi sekitar Rp467,53 miliar/tahun, serta wisatawan mancanegara sebesar US$25,41/individu dengan total nilai ekonomi US$16,68 juta/tahun. Besarnya surplus konsumen mengindikasikan bahwa daya tarik kawasan memberikan manfaat yang melampaui biaya kunjungan, sehingga terdapat peluang optimalisasi penerimaan melalui pricing strategy yang lebih progresif, namun harus dirancang berbasis analisis ekonomi dan pemangku kepentingan agar mampu meningkatkan multiplier effect lokal, mengurangi kebocoran ekonomi, dan tetap menjaga keberlanjutan ekologis serta keadilan sosial-ekonomi. Sebagai feedback atau umpan balik dalam kerangka kerja IAD, dan dari hasil penilaian EVIKA 2025 menempatkan KKP Gili Matra pada skor 92,51 dengan status “Dikelola Berkelanjutan (Emas)”, naik dari Perak, dengan capaian input 91%, proses 100%, dan output 95%, namun outcome hanya 72%, menunjukkan kinerja administratif–manajerial sangat kuat, tetapi dampak jangka panjang pada ekosistem dan kesejahteraan masyarakat belum optimal. SWOT mengonfirmasi kekuatan (legalitas kawasan, ekosistem bernilai tinggi, destinasi internasional, komitmen multipihak), kelemahan (kapasitas SDM, tumpang tindih kewenangan, partisipasi rendah, infrastruktur terbatas), peluang (tren ekowisata, agenda ekonomi biru, pendanaan payment for ecosystem services (PES)/carbon, kesadaran wisatawan), dan ancaman (over-tourism, perubahan iklim, konflik ruang, ketidakpastian global), yang kemudian diturunkan menjadi strategi SO–ST–WO–WT. Melalui ISM, prioritas perbaikan diarahkan pada driver (penguatan regulasi–penegakan, peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi/monitoring) dan linkage (forum multipihak, benefit-sharing, partisipasi) sebagai prasyarat agar dependent outcomes pemulihan ekosistem, peningkatan kesejahteraan lokal, dan daya saing destinasi berkelanjutan benar-benar tercapai. Integrasi EVIKA dengan SWOT–ISM menegaskan perlunya menggeser fokus kebijakan dari menjaga input–proses menuju akselerasi outcome, melalui langkah kunci seperti operasionalisasi (PES, pengembangan paket wisata berbasis konservasi, diversifikasi ekonomi lokal non-ekstraktif, serta monitoring partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai penjaga ekosistem. Dalam kerangka kerja IAD, sebagai simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra ditentukan oleh keterkaitan antara variabel eksogen, situasi aksi dan interaksi antar aktor yang terlibat dan hasil (output), serta feedback atau umpan balik dalam tata Kelola tersebut. Variabel eksogen (atribut komunitas, karakteristik sumber daya dan rules-in-use) membentuk situasi aksi berupa interaksi antar actor multipihak yang menghasilkan praktik co-management, baik dalam monitoring dan penegakan sudah berjalan namun kapasitas terbatas dan pengawasan partisipatif belum optimal. Dampaknya, kinerja administrative dan manajerial tampak kuat (EVIKA 2025 status Emas, skor tinggi pada input–proses–output), tetapi outcome masih tertinggal, yakni manfaat nyata bagi pemulihan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Di sisi ekonomi, estimasi TCM menunjukkan nilai ekowisata sangat besar (surplus konsumen tinggi), namun keberlanjutan bergantung pada kemampuan tata kelola mengelola trade-off ekonomi–konservasi, memperkuat multiplier effect lokal, mengurangi kebocoran ekonomi, dan memastikan benefit-sharing yang adil. Karena itu, umpan balik dari kesenjangan outcome mengarahkan prioritas kebijakan pada penguatan “driver–linkage” tata kelola (regulasi–penegakan, kapasitas SDM, sistem informasi/monitoring; forum multipihak, partisipasi, benefit-sharing) agar outcome meningkat melalui langkah nyata seperti operasionalisasi PES, pengembangan ekowisata berbasis konservasi, diversifikasi ekonomi non-ekstraktif, serta monitoring partisipatif. Kata kunci: ekowisata berkelanjutan, IAD Framework, KKP Gili Matra, pemanfaatan ruang laut, tata kelola kelembagaan. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172958 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172884 Model Pengembangan Rantai Nilai Global Karet Alam Indonesia: Pendekatan Sistem Dinamik AGUSTINA, DWI SHINTA Pengembangan rantai nilai karet alam Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mulai dari rendahnya produktivitas kebun karet, posisi tawar petani yang lemah, rendahnya harga karet yang diterima petani, serta kurangnya keterkaitan sektor hulu dan sektor hilir sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Penelitian mengenai peningkatan kinerja rantai nilai karet pada umumnya dianalisis secara deskriptif, bersifat parsial, dan hanya mencakup pada satu waktu tertentu yang biasanya bersifat statis sehingga belum mampu menjelaskan dinamika jangka panjang di dalam rantai nilai global karet alam. Oleh sebab itu, diperlukan suatu studi yang dapat memotret perilaku, interaksi, dan dinamika di dalam rantai nilai secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan (mapping) rantai nilai global karet alam Indonesia; (2) menganalisis tata kelola (governance) rantai nilai global karet alam di Indonesia; (3) menganalisis posisi dan partisipasi industri karet alam Indonesia dalam rantai nilai global karet; dan (4) menganalisis strategi upgrading rantai nilai global karet alam Indonesia. Kebaruan dari penelitian yaitu (a) mengintegrasikan konsep rantai nilai global dengan pendekatan sistem sehingga dapat memotret dinamika sistem secara holistik; (b) analisis rantai nilai global dilakukan secara keseluruhan mulai dari pemetaan aktor, aktivitas, aliran produk, nilai tambah, cakupan geografis, dan tata kelola; (c) penelitian ini tidak hanya memotret rantai nilai karet dalam lingkup regional tetapi juga menganalisis partisipasi dan posisi industri karet Indonesia dalam cakupan global; serta (d) penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan upgrading karet yang dianalisis secara kuantitatif menggunakan pendekatan sistem dinamik mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, dan subsistem perdagangan. Penelitian dilakukan dengan metode survei dan focus group discussion (FGD) di dua provinsi sentra karet di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari 236 aktor rantai nilai yang meliputi 201 orang petani, 8 orang pedagang perantara skala kecil, 12 orang pedagang perantara skala besar, 9 orang pengurus Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB), dan 6 orang perwakilan pabrik. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi yang relevan dengan kegiatan penelitian ini seperti publikasi ilmiah hasil penelitian terdahulu, data statistik, dokumen, dan laporan serta sumber lainnya. Analisis pemetaan rantai nilai dilakukan dengan analisis deskriptif secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan pendekatan making market work better for the poor (M4P). Analisis tata kelola menggunakan skala Likert berdasarkan pendekatan Gereffi yang mencakup lima tipe tata kelola yaitu market, modular, relational, captive, dan hierarchy. Analisis posisi dan partisipasi industri karet Indonesia dalam rantai nilai global menggunakan data MRIO (Multi Regional Input-Output) dari ADB (Asian Development Bank) tahun 2015 dan 2022 dari 35 negara. Selanjutnya, model strategi peningkatan menggunakan pendekatan sistem dinamik dianalisis melalui beberapa tahapan penelitian termasuk artikulasi masalah, identifikasi sistem, perumusan model simulasi, validasi model, analisis sensitivitas, simulasi model serta evaluasi kebijakan. Pemodelan sistem dinamik dianalisis menggunakan Powersim Studio Academic (versi 10). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai nilai global karet alam Indonesia terdiri dari lima aktivitas utama yaitu produksi, pasca panen dan pengolahan awal, pemasaran, pengolahan lanjutan, dan perdagangan yang melibatkan beragam aktor seperti petani skala kecil, UPPB/pasar lelang, pengumpul, pabrik karet remah, eksportir, dan konsumen akhir. Setiap pelaku di sepanjang rantai nilai memiliki aktivitas yang berbeda yang memberikan nilai tambah dan membedakan produk karet alam. Tipe tata kelola rantai nilai karet alam dikategorikan sebagai tata kelola modular dengan kompleksitas informasi tinggi, kodifikasi informasi tinggi, dan kapabilitas pemasok tinggi. Rantai nilai ini menunjukkan cakupan geografis North- South, yaitu produsen karet sebagian besar berada di bumi bagian selatan dan konsumen karet alam sebagian besar berada di bumi bagian utara. Hasil analisis partisipasi Indonesia di dalam rantai nilai global karet alam dunia menunjukkan bahwa partisipasi industri karet Indonesia di pasar karet global pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 32 sedangkan pada tahun 2022 berada pada peringkat 28. Secara keseluruhan, nilai partisipasi ke belakang (backward participation) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan nilai partisipasi ke depan (forward participation). Hasil analisis menunjukkan bahwa industri karet Indonesia paling banyak menggunakan input dari negara Cina, Jepang, Singapura, Korea, Thailand, India, dan Malaysia. Selanjutnya, negara yang paling banyak menggunakan hasil karet Indonesia adalah negara Amerika, Jepang, Korea, Cina, Jerman, dan India. Di sisi lain, posisi industri karet Indonesia di pasar karet global mengalami penurunan, yang semula berada pada kuadran II pada tahun 2015, bergeser menjadi kuadran IV pada tahun 2022. Posisi Indonesia di kuadran IV ini menunjukkan bahwa industri karet Indonesia memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang di bawah rata-rata dunia. Penggunaan input yang kurang dari sisi backward linkage memengaruhi kemampuan ekspor Indonesia dari sisi forward linkage sehingga baik dari sisi input dan output mengalami pelemahan. Hasil analisis sistem dinamik pada kondisi basis menunjukkan bahwa target produksi karet alam sebesar 4,4 juta ton serta target volume ekspor sebesar 4,27 juta ton pada tahun 2045 tidak tercapai. Rendahnya produktivitas, pertumbuhan produksi yang lambat, luas areal yang terus berkurang, serta fluktuasi harga global menjadi kendala utama dalam pengembangan rantai nilai global karet alam Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan pasokan, dan kesejahteraan petani guna memperkuat kinerja ekspor karet Indonesia. Upaya peningkatan kinerja rantai nilai global karet alam Indonesia dilakukan melalui perumusan dan pengujian enam skenario kebijakan berupa empat skenario tunggal dan dua skenario gabungan. Empat skenario tunggal meliputi upgrading proses melalui peningkatan produktivitas dan luas areal (skenario 1), upgrading produk melalui peningkatan mutu produk (skenario 2), upgrading fungsi melalui peningkatan teknologi pengolahan lateks (skenario 3), dan upgrading rantai melalui perubahan saluran rantai (skenario 4). Hasil analisis menunjukkan bahwa skenario 6, yang mengintegrasikan seluruh bentuk kebijakan upgrading yang dilakukan secara bersamaan, merupakan strategi yang paling efektif dalam mendorong pengembangan rantai nilai global karet alam Indonesia. Implementasi skenario ini meliputi peningkatan produktivitas kebun, perluasan areal tanam, perbaikan mutu bahan olah karet, adopsi teknologi pengolahan yang lebih maju, serta optimalisasi pemilihan rantai pemasaran. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario terintegrasi tersebut mampu menghasilkan capaian tertinggi pada indikator produksi karet alam, pendapatan petani, serta kinerja ekspor, baik dari sisi volume maupun nilai, pada akhir periode analisis. Dibandingkan dengan jenis upgrading lainnya, perbaikan pada aspek proses, khususnya peningkatan produktivitas dan perluasan areal, memberikan pengaruh yang lebih besar pada kondisi awal. Analisis sensitivitas lebih lanjut mengindikasikan bahwa produktivitas kebun dan luas areal tanam merupakan faktor paling menentukan dalam pencapaian target ekspor karet alam Indonesia, yang kemudian diikuti oleh peningkatan mutu produk dan peningkatan teknologi pengolahan. Rumusan kebijakan untuk pengembangan rantai nilai global karet alam perlu dilakukan secara menyeluruh di sepanjang rantai nilai, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat partisipasi dan posisi Indonesia di dalam rantai nilai global karet alam. Kebijakan di sektor hulu meliputi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, dan perbaikan mutu bahan olah karet merupakan strategi yang dapat diambil untuk menjamin keberlanjutan pasokan dan daya saing karet alam di pasar global. Selanjutnya, pada sektor hilir, penguatan kapasitas pengolahan, inovasi barang jadi karet, serta strategi pemasaran yang lebih terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar karet Indonesia di pasar global.; The development of the Indonesian natural rubber value chain is still faced with various problems ranging from low productivity of rubber plantations, weak bargaining position of farmers, low prices of rubber received by farmers, and the lack of linkage between upstream and downstream sectors so that the added value obtained is still low. Research on improving the performance of the rubber value chain is still partial so that a study is needed that can comprehensively capture the behavior, interactions, and dynamics within the value chain. This study aims to: (1) map the global value chain of Indonesian natural rubber; (2) analyze the governance of the global value chain of natural rubber in Indonesia; (3) analyze the position and participation of the Indonesian natural rubber industry in the global value chain of rubber; and (4) analyze the upgrading strategy of the global value chain of Indonesian natural rubber. The novelty of this study is (a) integrating the concept of the global value chain with a systems approach so that it can capture the dynamics of the system holistically; (b) the analysis of the global value chain is carried out as a whole starting from mapping actors, activities, product flows, added value, geographic scope, and governance; (c) this study not only captures the rubber value chain in the regional scope but also analyzes the participation and position of the Indonesian rubber industry in the global scope; and (d) this research produces recommendations for rubber upgrading policies which are analyzed quantitatively using a dynamic systems approach starting from the production subsystem, processing subsystem, and trade subsystem. The research was conducted using survey and focus group discussion (FGD) methods in two rubber-producing provinces in Indonesia, namely South Sumatra and Jambi. The data used in this study include primary and secondary data. Primary data were collected from 236 value chain actors, including 201 farmers, 8 smallscale intermediary traders, 12 large-scale intermediary traders, 9 UPPB administrators, and 6 factory representatives. Furthermore, secondary data were obtained from various publications relevant to this research activity, such as scientific publications of previous research results, statistical data, documents, and reports, and other sources. Value chain mapping analysis was conducted using qualitative and quantitative descriptive analysis using the M4P approach. Governance analysis used a Likert scale based on the Gereffi approach, which includes five types of governance: market, modular, relational, captive, and hierarchy. Analysis of the position and participation of the Indonesian rubber industry in the global value chain used MRIO (Multi Regional Input-Output) data from the ADB in 2015 and 2022 from 35 countries. Furthermore, the improvement strategy model using a dynamic systems approach was analyzed through several research stages, including problem articulation, system identification, simulation model formulation, model validation, sensitivity analysis, model simulation, and policy evaluation. The dynamic systems modeling was analyzed using Powersim Studio Academic (version 10). The research results show that the Indonesian global natural rubber value chain consists of five main activities, namely production, post-harvest and initial processing, marketing, further processing, and trade, involving various actors such as small-scale farmers, UPPB/auction markets, collectors, crumb rubber factories, exporters, and end consumers. Each actor along the chain has different value activities that add value and differentiate natural rubber products. The natural rubber value chain governance type is categorized as modular governance with high information complexity, high information codification, and high supplier capabilities. This value chain demonstrates a North-South geographic location, with rubber producers predominantly located in the southern hemisphere and natural rubber consumers predominantly in the northern hemisphere. The analysis of Indonesia's participation in the global natural rubber value chain shows that the participation of the Indonesian rubber industry in the global rubber market in 2022 has increased compared to 2015. In 2015, Indonesia was ranked 32nd, while in 2022 it was ranked 28th. Overall, Indonesia's backward participation value is higher than its forward participation value. The analysis shows that the Indonesian rubber industry uses the most inputs from China, Japan, Singapore, Korea, Thailand, India, and Malaysia. In addition, the countries that use the most Indonesian rubber products are the United States, Japan, Korea, China, Germany, and India. On the other hand, the position of the Indonesian rubber industry in the global rubber market has decreased, from being in quadrant II in 2015, shifting to quadrant IV in 2022. Indonesia's position in quadrant IV indicates that the Indonesian rubber industry has forward and backward linkages below the world average. Insufficient use of inputs from the backward linkage side effects Indonesia's export capabilities from the forward linkage side so that both the input and output sides experience weakness. A dynamic system analysis under baseline conditions indicates that the natural rubber production target of 4.4 million tons and the export volume target of 4.27 million tons by 2045 will not be achieved. Low productivity, slow production growth, continuously decreasing planted area, and global price fluctuations are the main obstacles in the development of the Indonesian natural rubber global value chain. Therefore, an integrated strategy is needed to increase productivity, supply sustainability, and farmer welfare to strengthen Indonesia's rubber export performance. Efforts to improve the performance of the Indonesian natural rubber global value chain are carried out through the formulation and testing of six policy scenarios: four single scenarios and two combined scenarios. The four single scenarios include process upgrading through increased productivity and area (scenario 1), product upgrading through improved product quality (scenario 2), functional upgrading through improved latex processing technology (scenario 3), and chain upgrading through changes in chain channels (scenario 4). The analysis results indicate that scenario 6, which integrates all forms of upgrading policies implemented simultaneously, is the most effective strategy in encouraging the development of the Indonesian natural rubber global value chain. The implementation of this scenario includes increasing plantation productivity, expanding planted areas, improving the quality of rubber raw materials, adopting more advanced processing technologies, and optimizing the marketing chain. Simulation results indicate that this integrated scenario is capable of producing the highest achievements in natural rubber production indicators, farmer income, and export performance, both in terms of volume and value, at the end of the analysis period. Compared with other types of upgrading, improvements in process aspects, particularly productivity increases and area expansion, have a greater impact on initial conditions. Further sensitivity analysis indicates that plantation productivity and planted area are the most determining factors in achieving Indonesia's natural rubber export target, followed by improvements in product quality and the improvement of processing technology. Policy formulation for the development of the global natural rubber value chain needs to be comprehensive, spanning the entire value chain, from upstream to downstream. This not only has the potential to increase the income of farmers and business actors but also strengthen Indonesia's participation and position within the global natural rubber value chain. Upstream policies, including increasing productivity, expanding planting areas, and improving the quality of processed rubber materials, are strategies that can be adopted to ensure the sustainability of natural rubber supply and competitiveness in the global market. Furthermore, in the downstream sector, strengthening processing capacity, innovation in finished rubber products, and a more integrated marketing strategy are needed to increase the added value and bargaining position of Indonesian rubber in the global market. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172884 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172515 Wirausahatani dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usahatani Padi Organik di Jawa Tengah Nadapdap, Hendrik Johannes Beras merupakan komoditas strategis sehingga menyebabkan intervensi pemerintah pada harga beras hal tersebut berdampak terhadap pendapatan petani. Penting bagi petani untuk memproduksi komoditas yang bernilai tinggi untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu produk beras yang bernilai tinggi adalah beras khusus seperti beras organik yang mana harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Masalah krusial lainnya dari produksi padi Indonesia adalah masih rendahnya produktivitas. Oleh karena itu penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas padi yaitu dengan sistem organik. Transisi dari usahatani anorganik ke usahatani organik membutuhkan kapasitas kewirausahaan yang mencakup inovasi, pengambilan risiko, sikap proaktif serta kemampuan mengakses jaringan sumber daya. Umumnya petani yang memiliki karakter kewirausahaan memiliki pandangan ke depan dan bersedia mengambil risiko serta mengadopsi teknologi untuk peningkatan produksi. Oleh karena itu, sangat menarik melihat bagaimana kemampuan kewirausahaan petani padi organik yang diperlukan dalam mengambil berbagai risiko dan mengadopsi serat menghasilkan inovasi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini meneliti perilaku kewirausahaan petani, efisiensi usahatani, pendapatan wirausahatani padi serta membangun model wirausahatani padi organik yang dapat mendukung kinerja usahatani padi secara keberlanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah karena Jawa Tengah merupakan salah satu produsen padi organik di Indonesia. Pemilihan kabupaten yang diteliti menggunakan purposive sampling sehingga terpilih tiga kabupaten yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Pengambilan sampel petani dilakukan dengan Multistage random sampling-Equal Allocation yang artinya mengambil jumlah sampel yang sama di setiap wilayah agar memiliki perbandingan yang adil sehingga diperoleh jumlah sampel 180 sampel. Kemudian total sampel 180 dibagi ke dalam 3 wilayah (kabupaten) secara seimbang sehingga diambil masing-masing kabupaten sebesar 60 orang sampel. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari data karakteristik individu petani padi, data faktor lingkungan, data faktor sosial petani padi organik, data produksi, data pendapatan petani. Metode analisis Entrepreneursial Behavior Index (EBI) digunakan untuk mengukur kewirausahaan petani padi organik di Jawa Tengah. Kinerja usahatani dilakukan dengan analisis produksi usahatani melalui analisis fungsi produksi Stochastic Frontier Analysis (SFA) yang kemudian dilanjutkan analisis efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhi inefisiensi usahatani. Pendapatan usahatani menggunakan analisis struktur biaya dan penerimaan usahatani. Model ekosistem wirausahatani padi organik dibangun dengan Partial Least Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Kebaruan pada penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting. Pertama adalah penelitian ini mengintegrasikan analisis tingkat kewirausahaan pada usahatani padi organik terhadap analisis ekonomi yang meliputi efisiensi, pendapatan, dan produktivitas usahatani padi organik di Jawa Tengah. Kedua, pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap aspek kewirausahaan pada usahatani padi mulai dari faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan kewirausahaan dilihat dari faktor petani, lingkungan dan sosial. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memasukkan efisiensi ekonomi menjadi salah satu ukuran kinerja usahatani. Kebaruan lainnya yaitu penelitian ini menambahkan variabel kompetensi kewirausahaan yang menjadi variabel mediasi yang berdampak terhadap kinerja usahatani. Orientasi kewirausahaan petani padi organik berada pada kategori sedang dengan nilai indeks komposit/ nilai EBI sebesar 85,36. Orientasi kewirausahaan diukur dengan 3 dimensi yaitu inovasi, pengambilan risiko, dan sikap proaktif. Dimensi inovasi merupakan peringkat pertama (indeks dimensi 86,36) yang artinya bahwa petani padi organik lebih dominan dalam melakukan praktik inovasi. Sub dimensi seperti Inovasi produk, risiko harga, risiko pasar, dan proaktif dalam memulai perubahan menunjukkan konsentrasi yang lebih kuat dalam kisaran tinggi, yang menunjukkan bahwa petani memiliki sifat kewirausahaan. Produktivitas padi organik di Jawa Tengah adalah 6797kg/ha atau 6.8 ton/ha dan produktivitas ini dapat dikatakan tinggi karena produksi rata-rata padi Indonesia adalah 5,2 ton/ha. Luas lahan, benih, tenaga kerja, pestisida nabati merupakan input yang berpengaruh dalam peningkatan produksi padi organik di Jawa Tengah. Usahatani padi organik di Jawa Tengah sudah efisien secara teknis dan ekonomi yang mana nilai efisiensi teknisnya adalah 0,88 dan nilai efisiensi ekonominya sebesar 0,79. Faktor-faktor yang memengaruhi inefisiensi adalah usia petani, pengalaman petani dan orientasi kewirausahaan. Usahatani padi organik di Jawa Tengah memiliki pendapatan yang tinggi yang mana pendapatan petani padi organik sebesar Rp37.090,685,00 serta nilai rasio R/C sebesar 4.27. Model ekosistem wirausahatani padi organik dibangun dari faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung orientasi kewirausahaan yaitu faktor pribadi, faktor lingkungan dan faktor sosial. Orientasi kewirausahaan yang dimiliki petani secara langsung mempengaruhi kinerja usahatani dan akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi luaran usahatani yang meliputi produktivitas dan pendapatan. Kompetensi kewirausahaan merupakan moderasi semu yang memengaruhi hubungan yang negatif antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usahatani. Secara bersamaan, kompetensi kewirausahaan dan orientasi kewirausahaan dapat meningkatkan kinerja usahatani padi organik yang meliputi efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Melihat masih belum tingginya tingkat kewirausahaan petani padi organik maka perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada petani terkait inovasi proses, input dan pemasaran sehingga dapat memfasilitasi tumbuhnya orientasi kewirausahaan serta perubahan pola pikir petani. Peningkatan kewirausahaan tersebut juga berdampak terhadap efisiensi usahatani dan penciptaan inovasi dalam usahatani padi organik. Selain itu, perlu memperkuat kapasitas kelompok tani atau asosiasi petani dalam melakukan tindakan kolektif (collective action) dalam hal pemasaran produk. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172515 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172504 Analisis Efisiensi Produksi, Preferensi Risiko, dan Keberlanjutan Usaha Peternakan Sapi Perah Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta Magrianti, Tessa Usaha peternakan sapi perah rakyat di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian penting dari sistem pangan perkotaan (urban food system) yang menyediakan susu segar lokal di tengah tingginya tekanan urbanisasi. Usaha ini beroperasi dalam kondisi keterbatasan lahan, keterbatasan hijauan pakan, tingginya biaya tenaga kerja, serta ketidakpastian harga input dan output. Kepadatan penduduk DKI Jakarta yang mencapai 16.341 jiwa/km² (BPS, 2022) semakin mempersempit ruang bagi pengelolaan pakan, kandang, dan fasilitas pendukung. Dalam konteks tersebut, keberlanjutan peternakan sapi perah perkotaan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan skala usaha, tetapi oleh kemampuan peternak dalam mengelola efisiensi produksi, risiko usaha, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor produksi dan profitabilitas usaha, tingkat efisiensi teknis dan ekonomi, preferensi risiko peternak terhadap input produksi, serta tingkat keberlanjutan usaha peternakan sapi perah perkotaan di DKI Jakarta. Penelitian dilaksanakan pada Oktober–November 2024 dengan metode sensus terhadap 56 peternak aktif (94,9% dari populasi). Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi lapang, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah dan koperasi. Analisis dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: (1) fungsi produksi Cobb–Douglas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi output susu dan profitabilitas usaha; (2) Stochastic Frontier Analysis (SFA) untuk mengestimasi efisiensi teknis dan ekonomi serta sumber-sumber inefisiensi; (3) model preferensi risiko Kumbhakar (2002) untuk mengestimasi perilaku risiko peternak secara simultan terhadap produksi dan risiko produksi; serta (4) pendekatan Sustainable Value Added (SVA) untuk menilai keberlanjutan usaha berbasis pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dilengkapi dengan perhitungan emisi gas rumah kaca menggunakan metode Tier-2 IPCC (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi susu sapi perah di DKI Jakarta secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan konsentrat dan jumlah sapi laktasi. Tingkat efisiensi teknis peternak berada pada kategori cukup baik, namun belum optimal. Temuan penting menunjukkan bahwa keterbatasan utama usaha sapi perah perkotaan bukan terletak pada kemampuan teknis produksi, melainkan pada tingginya biaya memperoleh hijauan pakan akibat terpisahnya lokasi peternakan dengan sumber pakan. Rata-rata biaya produksi tahunan per satuan ternak sebesar Rp13.448.374,00, dengan struktur biaya didominasi oleh pakan (ampas tahu 25,08%, hijauan 12,26%, konsentrat 9,40%) dan tenaga kerja (26,06%). Meskipun menghadapi tekanan biaya tersebut, usaha sapi perah perkotaan tetap layak secara ekonomi, dengan penerimaan rata-rata Rp28.341.980,00 per satuan ternak per tahun dan laba bersih atas total biaya 12.219.316,00, serta nilai R/C ratio atas biaya total sebesar 1,76. Analisis preferensi risiko menunjukkan bahwa peternak sapi perah di DKI Jakarta memiliki perilaku risiko yang heterogen dan spesifik terhadap jenis input. Peternak cenderung bersikap risk averse terhadap input pakan dan tenaga kerja, yang tercermin dalam alokasi input di bawah standar rekomendasi sebagai upaya menekan risiko biaya. Sebaliknya, perilaku risk taker ditunjukkan pada jumlah sapi laktasi serta penggunaan obat dan vitamin, yang dipersepsikan penting untuk menjaga kesinambungan produksi. Pola ini mencerminkan strategi adaptasi peternak perkotaan dalam menyeimbangkan risiko produksi dan risiko biaya di tengah keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian usaha. Hasil analisis SVA menunjukkan variasi tingkat keberlanjutan usaha yang cukup besar, dengan nilai berkisar antara –Rp31.752.000,00 hingga Rp588.659.000,00 per tahun, dan rata-rata sebesar Rp121.588.000,00. Sekitar 21% peternak berada pada kategori keberlanjutan terendah, sementara 23% peternak memiliki rasio efisiensi keberlanjutan (RtC) di bawah satu, yang menunjukkan penggunaan sumber daya yang belum efisien. Variabel tenaga kerja dan kapital terbukti menurunkan kinerja keberlanjutan karena menyerap biaya besar tanpa peningkatan output yang sebanding, terutama akibat aktivitas pencarian hijauan yang memakan waktu. Sebaliknya, sarana produksi dan pengelolaan lingkungan memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan nilai keberlanjutan usaha. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan usaha peternakan sapi perah perkotaan di DKI Jakarta ditentukan oleh keterpaduan antara efisiensi teknis, perilaku pengelolaan risiko, dan kemampuan menciptakan nilai keberlanjutan di bawah keterbatasan sumber daya perkotaan. Temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan penguatan peternakan sapi perah urban, khususnya melalui stabilisasi pasokan pakan, peningkatan layanan kesehatan ternak, penguatan kelembagaan koperasi, serta dukungan pembiayaan dan manajemen usaha yang adaptif terhadap karakteristik wilayah perkotaan. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172504 2026-01-01T00:00:00Z