| dc.description.abstract | Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Menganalisis bagaimana sumber daya perairan laut melahirkan tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perairan laut. (2) Menganalisis struktur relasi kekuasaan antar pihak dalam pemanfaatan sumber daya perairan laut. (3) Menganalisis struktur relasi kuasa mempengaruhi kualitas fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Penelitian dilakukan di suatu komunitas pemanfaat sumberdaya perairan laut Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, selama 6 bulan dari November 2017-April 2018. Informan dari penelitian ini, terdiri dari nelayan lokal, nelayan pendatang etnis Bugis, nelayan pendatang etnis Jawa, nelayan dari luar (nelayan Banten), pihak pengelola PLTU, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
Sumber daya laut Palabuhanratu memiliki multifungsi untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Potensi sumber daya laut Palabuhanratu dibidang perikanan tangkap terdapat ikan dominan yaitu Ikan Tuna, Cakalang, Tongkol dan layur. Selain itu, terdapat ikan Udang dan Lobster yang diperebutkan oleh kelompok nelayan di Palabuhanratu. Ikan dominan tersebut telah diperebutkan oleh kelompok nelayan yang ada di palabuhanratu, kelompok nelayan yang memperebutkan ikan dominan tersebut yaitu nelayan lokal, nelayan pendatang etnis Bugis, nelayan pendatang etnis Jawa dan nelayan dari luar (nelayan Banten). Tingkat kepentingan dan pengaruh aktor dalam pengelolaan dan pemanfaatn sumber daya laut Palabuhanratu yang berbeda-beda. Kelompok nelayan memiliki kepentingan yang sangat tinggi, tetapi tidak semua kelompok nelayan memiliki pengaruh yang tinggi. Pembagian tingkat kepentingan dan pengaruh aktor dalam membuat keputusan atau kebijakan (politik) dibagi menjadi tiga posisi yaitu: Pertama, berposisi pada subject yang ditempati nelayan lokal, nelayan pendatang etnis Jawa dan nelayan dari luar (nelayan Banten). Aktor memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut Palabuhanratu. Kedua, key players, terdapat satu aktor yang menempati posisi key players yaitu kelompok nelayan pendatang etnis Bugis. nelayan pendatang etnis Bugis memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya laut di Palabuhanratu. Mereka hampir disemua alat tangkap ada dan menguasai alat tangkap Bagan dan rumpon yang menghasilkan ikan dominan di wilayah laut Palabuhanratu. Ketiga, context setters ditempati oleh pihak PPN Palabuhanratu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pihak PPN Palabuhanratu merupakan lembaga pemerintah pusat yangditugaskan untuk membantu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ada di Palabuhanratu. Keterlibatan mereka sejak tahun 1993 yang langsung disahkan oleh presiden Soeharto. Walaupun, kepentingannya tidak tinggi, tetapi pihak PPN Palabuhanratu memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Karena, mereka memiliki kekuasaan atau kewenangan secara formal dalam
memberikan kebijakan terkait dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di Palabuhanratu.
Relasi kekuasaan antar pihak dalam memperoleh sumber daya perairan laut Palabuhanratu dibangun para aktor melalui kekuasaan berbasis mekanisme hak dan mekanisme struktur dan relasional sebagai berikut: Pertama, kelompok nelayan berusaha mempertahankan penguasaan sumberdaya laut dengan memanfaatkan kekuasaan melalui mekanisme hak yang berupa regulasi formal atau aturan legal dan konvensi yang disepakati diantara nelayan. Sementara itu, PLTU menggunakan kekuasaan berbasis hak melalui pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, mekanisme struktur dan relasional yang dikembangkan kelompok nelayan adalah identitas sosial, modal, teknologi, otoritas, pengetahuan dan relasisional untuk memperoleh sumbedaya. Selain itu, kelompok nelayan menggunakan trust untuk menghindari konflik penangkapan ikan dan berujung pada proses negosiasi diantara kelompok nelaya. Smentara itu, pengelola PLTU memanfaatkan kekuasaan modal dan otoritas dalam membangun dan mempertahankan akses terhadap sumberdaya laut Pelabuhanratu. Ketiga, adanya perbedaan kepentingan, Jenis kekuasaan, jaringan kekuasaan dan basis kekuasaan dalam memperoleh sumberdaya laut Palabuhanratu, serta adanya kelangkaan dan keterbatasan akses nelayan mendorong lahirnya relasi kuasa yang berbentuk konfliktual dan negosiasi antara kelompok nelayan dan berbentuk perlawanan antara nelayan dengan pengelola PLTU. Konflik yang terjadi dikalangan nelayan di Palabuhanratu terjadi terkait dengan konflik kelas, konflik kepemilikan sumber daya, konflik pengelolaan sumber daya, konflik cara produksi atau alat tangkap dan konflik lingkungan. Sementara relasi yang berbentuk perlawanan terjadi antara nelayan dengan pengelola PLTU Palabuhanratu.
Pengaruh struktur relasi kuasa internal dan eksternal telah mempengaruhi kualitas fisik (perubahan alat tangkap dan lingkungan), sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat nelayan di Palabuhanratu. Perubahan ekonomi terjadi dari pengaruh struktur relasi kuasa dalam hubungan langgan-tawe dan anak buah kapal dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Perubahan budaya tidak hanya terjalin dalam hubungan langgan-tawe-anak buah kapal, tetapi terjadi perubahan tradisi nelayan. Pengaruh dari struktur relasi kuasa antara nelayan dengan pengelola PLTU dapat di analisis dari adanya pencemaran lingkungan (kualitas air laut) dan kerusakan alat tangkap nelayan, yang disebabkan oleh penggunaan wilayah pesisir (tempat pertanian dan pemukiman nelayan), jalur transportasi laut (kapal Tongkang), dan pembangunan Pelabuhan Kapal Tongkang oleh pihak pengelola PLTU di 4 mil laut Palabuhanratu. Respon politik yang diberikan oleh kelompok nelayan lebih mengarah kepada perlawanan terbuka (public transcript) yang berbentuk protes dan demosntrasi, serta perlawanan sembunyi-sembunyi (hidden transcript). | id |
