Desain Model Pengelolaan Hutan Lindung di KPHP Batulanteh, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstract

Hutan lindung di Indonesia ditentukan berdasarkan jenis tanah, kemiringan lahan, dan curah hujan yang difungsikan untuk mengatur tata air dan memelihara kesuburan tanah. Namun, saat ini kondisi hutan lindung Indonesia terancam dan rentan terhadap perubahan penggunaan lahan. Kondisi yang rentan ini belum didukung dengan pengelolaan yang baik. Pemerintah telah mengamanatkan seluruh kawasan hutan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai penguatan sistem pengurusan hutan. Namun, pengelolaan hutan dengan konsep KPH ini masih mengalami banyak tantangan, salah satunya terkait pengelolaan hutan lindung di dalam KPH Produksi (KPHP), seperti yang terjadi di KPHP Batulanteh. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapang, studi pustaka, wawancara terstruktur kepada 193 responden dari tujuh dusun sekitar hutan, wawancara semi terstruktur terhadap 90 responden, wawancara mendalam terhadap sembilan informan, dan focus group discussion sebanyak empat kali. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kombinasi antara penelitian deskriptif - partisipatif - eksploratif. Analisis Geographic Information System (GIS), analisis isi, analisis beban kerja, analisis stakeholder, analisis deskripsi, dan evaluasi kegiatan juga dilakukan untuk mendapatkan sintesis desain model pengelolaan hutan lindung. Desain model pengelolaan hutan lindung ini terdiri dari rancangan tata ruang skema pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung, organisasi, dan metode pendampingan masyarakat. Skema pengelolaan dan pemanfaatan ditentukan berdasarkan tipologi setiap petak hutan lindung yang sudah dibuat KPHP Batulanteh kerjasama dengan BPKH VIII Denpasar. Pembuatan tipologi ini mempertimbangkan aspek biofisik berupa tutupan hutan, aspek sosial berupa interaksi sosial, dan aspek ekonomi berupa jenis pemanfaatan. Tipologi kawasan hutan lindung yang ada di KPHP Batulanteh adalah tutupan rapat tanpa interaksi, tutupan sedang tanpa interaksi, tutupan jarang tanpa interaksi, tutupan sedang interaksi baik, dan tutupan jarang interaksi baik. Masing-masing petak hutan lindung memiliki skema pengelolaan sesuai dengan tipologinya. Skema pemanfaatan yang bisa diusahakan di kawasan hutan lindung adalah pemanfaatan jasa lingkungan (39%), kawasan agroforestry multi-jenis (28%), hasil hutan bukan kayu (22%), dan kawasan agroforestry kopi (11%). Key players dalam upaya pelestarian hutan lindung di KPHP Batulanteh adalah KPHP Batulanteh, Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan KLHK. Sementara masyarakat, pengusaha/ tengkulak HHBK, Litbang KLHK, CIFOR, ICRAF, WWF, BPDAS Dodokan Moyosari, BPPHP Wilayah IX Denpasar, BPKH Wilayah VIII Denpasar, dan Dishutbun Kabupaten Sumbawa merupakan subject yang memiliki pengaruh rendah tetapi memiliki kepentingan tinggi terhadap eksistensi hutan lindung di KPHP Batulanteh. Di sisi lain, keberadaan tengkulak/ pengusaha kayu bisa menjadi penghambat pengelolaan 5 hutan lindung lestari karena beberapa diantaranya mendapatkan pasokan kayu dari hutan lindung, sehingga pengaruh dan kepentingannya rendah dalam upaya mendukung pengelolaan hutan lindung lestari (crowd). Kerjasama antar stakeholder ini diperlukan untuk membuat lembaga koordinatif dalam mengelola hutan lindung, terdiri dari pihak pemerintah, yayasan/ LSM, lembaga internasional, perguruan tinggi/ akademik, swasta, masyarakat, dan pers. Masingmasing stakeholder memiliki batasan peranan dalam pengelolaan hutan lindung yang harus diketahui dan ditaati. Struktur organisasi yang tersedia di KPHP Batulanteh belum efektif dalam mengelola hutan, khususnya hutan lindung. Jumlah pegawai yang telah tersedia belum mencukupi untuk mengelola hutan KPH. KPHP Batulanteh perlu menyediakan 35 pegawai untuk satu BKPH dan empat RPH, dengan jabatan kepala BKPH, kepala RPH, staf administrasi, ganis pemetaan, ganis pengamanan hutan, ganis jasa lingkungan, ganis pemberdayaan masyarakat. KPHP Batulanteh telah melakukan pendampingan masyarakat, tetapi belum merata ke seluruh wilayah sekitar hutan dan tidak efektif. Pendampingan yang telah dilakukan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan, tetapi berpengaruh positif terhadap perubahan sikap masyarakat dalam melindungi hutan. Masyarakat memiliki kemampuan cukup dan keinginan untuk melindungi hutan tetapi membutuhkan tambahan pendapatan tunai. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan perlu diarahkan pada peningkatan ekonomi, budidaya tanaman secara konservatif, dan pencegahan tindakan ilegal. Kegiatan pendampingan masyarakat yang bisa dilakukan adalah memberi kesempatan pekerjaan bagi masyarakat lokal untuk bekerja dan/atau terlibat dalam kegiatan KPHP Batulanteh, mendidik dan membangun kerjasama dengan masyarakat terkait pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu, membangun kerjasama dengan penggarap hutan lindung dan masyarakat untuk mengembangkan agroforestry di hutan yang terdegradasi, dan menerapkan sistem reward dan punishment secara tegas pada setiap bentuk kerjasama yang dituangkan pada perjanjian tertulis.