Search
Now showing items 11-16 of 16
Model Pemantauan Keberhasilan Reklamasi Hutan Pascatambang Batubara: Studi Kasus Di Pt Bukit Asam Provinsi Sumatera Selatan
(IPB (Bogor Agricultural University), 2017)
Pertambangan batubara merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi pembangunan di Indonesia. Meskipun demikian, sektor ini turut pula menyumbang dampak negatif terhadap lingkungan berupa deforestasi, penurunan produktivitas ...
Penataan Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Teluk Jakarta
(IPB (Bogor Agricultural University), 2016)
Hutan mangrove di Teluk Jakarta memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan. Kondisinya telah terdegradasi dan terdeforestrasi karena beberapa hal seperti peningkatan konversi lahan untuk pemukiman, ...
Dinamika Institusi Dalam Jejaring Kekuasaan Pengelolaan Hutan: Kasus Perubahan Lahan Berhutan Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur
(IPB (Bogor Agricultural University), 2015)
Peran institusi dalam menentukan kelestarian sumberdaya alam dipertanyakan dengan meningkatnya laju deforestasi yang berlangsung di saat krisis ekonomi tahun 1996 dan berlanjut dengan reformasi politik di tahun 1999. Laju ...
Optimalisasi Pengelolaaan Kelas Perusahaan Pinus di KPH Kediri Divisi Regional II Jawa Timur
(IPB (Bogor Agricultural University), 2017)
Pengelolaan tegakan pinus dan produksi getah pinus saat ini masih belum optimal, ditandai oleh struktur tegakan kelas perusahaan Pinus yang tidak normal. Struktur tegakan kelas perusahaan Pinus didominasi oleh kelas umur ...
Analisis Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Studi Kasus Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau).
(IPB (Bogor Agricultural University), 2017)
Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata
bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial
budaya maupun ekonomi. Namun demikian peran sektor kehutanan yang
demikian ...
Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Skema HKm dan HTR: Tinjauan Kapasitas dan Akses Masyarakat
(IPB University, 2020)
Kebijakan perhutanan sosial ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional pada tahun 2015 di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan tersebut menyediakan pemberian hak kelola legal kawasan ...