| dc.description.abstract | Sesuai dengan data Departemen Koperasi dan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah mendominasi sektor perekonomian Indonesia dengan proporsi sebesar 99 persen dari total usaha yang ada. Akan tetapi, penyaluran kredit untuk usaha yang berskala kecil dan menengah lebih rendah jika dibandingkan dengan usaha yang berkala besar. Hingga Desember 2011, proporsi penyaluran kredit di sektor UMKM hanya sebesar 21,23 persen dari total penyaluran kredit nasional. Lebih jauh lagi, sektor perdagangan dan industri adalah penerima kredit UMKM terbesar, dengan proporsi sebesar 43,7 persen dari total kredit UMKM. Hal ini tidak sesuai dengan keadaan di mana pertanian adalah mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan kredit pada sektor usah kecil dan menengah, pemerintah menyusun suatu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit komersil. Salah satu jenis program yang berlangsung hingga saat ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah sebuah program pemerintah yang ditujukan untuk usaha UMKM yang feasible akan tetapi belum bankable. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar usaha UMKM merupakan usaha yang belum bankable, maka calon penerima dana KUR tidak harus memiliki jaminan untuk mengajukan permintaan kredit. Akan tetapi, untuk mengurangi peluang terjadinya adverse selection, hanya usaha yang telah berdiri paling tidak enam bulan yang dapat mengajukan permohonan dana KUR. Selain itu, pemilik usaha juga harus memiliki perhitungan cash flow usaha yang dijalankan serta pengeluran pribadi yang berdampak terhadap kemampuan membayar (repayment capacity). Permasalahan yang terjadi di dalam penyaluran KUR adalah tingginya nilai non-performing loan (NPL) atau kredit gagal bayar. Kondisi ini juga terjadi di BRI Unit Cibungbulang, Bogor. Pada tahun 2009, NPL dari KUR yang disalurkan oleh BRI Unit Cibungbulang mencapai 35,61 persen. Nilai ini jauh di atas batas normal NPL kredit yang sehat. Akan tetapi, pada November 2011 nilai NPL dari BRI Unit ini hanya sebesar 18,37 persen. Meskipun tergolong besar, tetapi penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan di dalam penyaluran KUR. Salah satu indikator di dalam penentuan persetujuan kredit adalah nilai repayment capacity yang dimiliki oleh debitur. Semakin besar nilai repayment capacity yang dimiliki oleh debitur maka semakin kecil kemungkinan penunggakan di dalam pengembalian kredit. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan di antara nilai repayment capacity debitur dan tingkat kelancaran pengambalian kredit, serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai repayment capacity yang dimiliki oleh debitur. Penelitian ini dilakukan pada debitur Kredit Usaha Rakyat mikro yang bergerak di sub-sistem agribisnis Bank Rakyat Indonesia Unit Cibungbulang, Bogor yang berjumlah sebanyak 46 orang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Januari 2012 hingga 20 Februari 2012. Responden untuk penelitian ini berjumlah 36 orang, dengan 11 debitur bergerak di sub-sistem on-farm dan 25 orang bergerak di sub-sistem off-farm. Pemilihan sample untuk penelitian ini dilakukan secara purposive. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden, sedangkan metode analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis korelasi di antara repayment capacity dan tingkat kelancaran pengembalian kredit (menggunakan metode regresi logistik) dan untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan besarnya nilai repayment capacity responden (menggunakan metode regresi berganda). Tingkat kepercayaan untuk kedua analisis kuantitatif ini adalah sebesar 90 persen (α = 0.1). Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit adalah nilai dari repayment capacity yang dimiliki oleh debitur. Korelasi di antara kedua variabel ini bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai repayment capacity yang dimiliki oleh responden maka kemungkinan terjadinya penunggakan juga akan semakin besar. Faktor lain seperti omzet usaha, agunan, dan total angsuran tidak memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat kelancaran pengembalian KUR. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai repayment capacity responden secara signifikan adalah omzet usaha dan usia responden. Korelasi di antara omzet usaha dan nilai repayment capacity responden bernilai positif. Artinya, semakin besar omzet usaha responden, maka semakin besar nilai repayament capacity yang dimiliki. Sebaliknya, usia responden memiliki korelasi negatif terhadap nilai repayment capacity yang dimiliki. Semakin dewasa responden maka semakin kecil nilai repayment capacity yang dimiliki. Berdasarkan penelitian ini pihak BRI sebaiknya melakukan penyaringan yang lebih ketat lagi di dalam memilih debitur yang akan mendapatkan dana KUR. Faktor-faktor seperti usia debitur dan jumlah tanggungan keluarga sebaiknya juga ikut diperhitungkan di dalam menilai kelayakan calon debitur. selain itu, pihak BRI sebaiknya memberdayakan debitur yang berusia muda. Debitur yang berusia muda memiliki potensi yang besar di dalam mengembangkan usaha yang dimiliki, akan tetapi juga memerlukan bimbingan di dalam kedisiplinan di dalam mengembalikan kredit. Jumlah kredit yang diberikan kepada debitur juga sebaiknya tidak hanya berpatokan kepada nilai repayment capacity debitur, tetapi juga kemampuan debitur di dalam mengelola dana yang akan diterima. | en |
