Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kemandirian daerah. Akan tetapi, setelah evaluasi pelaksanaan sepuluh tahun masih banyak daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal (36,82 persen dari 497 kabupaten/kota). Pertumbuhan, sebagai prasyarat pembangunan, yang relatif lebih kecil dapat menghambat daerah tertinggal untuk menuju konvergensi dengan daerah yang lebih maju. Belanja pemerintah merupakan salah satu ukuran yang memengaruhi perekonomian dan merupakan bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah pada tahap awal perkembangan. Hal ini terkait bahwa belanja pemerintah mempunyai peranan sebagai instrumen fiskal melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pengalokasian belanja seharusnya lebih diutamakan pada fungsi-fungsi krusial dibandingkan hanya belanja rutin. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana karakteristik dan perkembangan kinerja ekonomi 22 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatra menurut aksesibilitas, sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja pemerintah daerah per fungsi pada tahun 2007-2009. Tujuan kedua adalah menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten tertinggal dan belanja fungsi apa yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan tersebut. Data yang digunakan dalam menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah data pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah daerah per fungsi, dan jumlah angkatan kerja. Sumber data pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data belanja pemerintah daerah per fungsi didasarkan pada realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Kementrian Keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis data panel pada 22 kabupaten tertinggal melalui tahap pengujian dengan asumsi klasik, kemudian Uji Chow dan Hausman, sehingga diperoleh model yang terbaik dengan Random Effect Model EGLS Weight cross-section SUR. Sebagian besar kabupaten tertinggal memiliki aksesibilitas yang relatif sulit, keterbatasan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, ragam alokasi belanja yang masih lebih besar untuk belanja fungsi pelayanan umum dan belum memprioritaskan pada belanja investasi yang produktif, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah. Hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa variabel fungsi belanja pelayanan umum dan lainnya, sebagai proksi dari konsumsi/belanja pemerintah, mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi pemerintah yang signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah belanja fungsi kesehatan dan pendidikan. Variabel tenaga kerja tidak memberikan pengaruh signikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan agar pemerintah kabupaten tertinggal mengalokasikan dana secara bijaksana dengan memprioritaskan belanja pembangunan pada fungsi kesehatan dan pendidikan. Alokasi belanja fungsi ekonomi harus ditingkatkan mengingat rendahnya alokasi menyebabkan belanja tersebut belum memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah tertinggal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja jajaran pegawai, salah satunya dengan perampingan struktur organisasi pemerintahan.