Search
Now showing items 21-24 of 24
Membangun Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nunukan: Pengalaman pada Kajian Penyelenggaraan Sembilan Kewenangan Pertanahan di Studi LMPDP 2006-2010 dan Lainnya
(Bagian Pertahanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Bekerjasama Dengan Program Kajian Agraria, LPPM-IPB, 2012)
UU No 32, 2004 menegaskan· pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengelolaan wilayahnya dan hal ini mensyaratkan pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan kelembagaan...
PENGEMBANGAN GEOINDIKATOR UNTUK PENATAAN RUANG
(FMIPA-IPB, 2010)
Saat ini revisi rencana ruang merupakan pesan UU Penataan ruang yang harus dilaksanakan secepat mungkin khususnya terkait dengan masalah kebencanaan. Untuk merevisi rencana ruang diperlukan alat untuk mempermudah para ...
Delineation of Flood Hazard Zones by Using a Multi Criteria Evaluation Approach in Padang West Sumatera Indonesia
(otherother, 2016)
In Indonesia flood disasters constitute natural disasters that often occur and have resulted in substantial losses to human life...
Pertanian Era Digital 4.0
(IPB Press, 2019-09-01)
PENDAHULUAN
Dalam beberapa dekade mendatang, populasi dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 33 persen, menjadi hampir 10 miliar pada tahun 2050, naik dari 7,6 miliar (pada Oktober 2017). Pada 2100, populasi global ...