| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemerintah desa dengan BPD dalam pemerintahan desa, mengetahui karakteristik kepemimpinan politik di pedesaan, serta menelaah kehidupan politik masyarakat pedesaan sehubungan dengan perubahan struktur pemerintahan desa.
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki babakan baru dengan kewenangan pengaturan ada pada pemerintahan kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi bagi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD). Berlakunya undang-undang tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup penting dari segi struktur pemerintahan desa, yakni: pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Penelitian dilaksanakan di Desa Sinambela, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. berlangsung mulai bulan Desember 2003 sampai Januari 2004, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Semua individu yang duduk dalam pemerintahan desa merupakan responden dalam penelitian ini, anggota BPD sebanyak 5 orang dan pemerintah desa sebanyak 5 orang juga. ... | id |
