| dc.description.abstract | Sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995, industri penerbangan Indonesia menutup akses bagi perizinan usaha. Hingga tahun 1970 tercatat hanya terdapat 5 perusahaan maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Setelah terjadinya krisis pada tahun 1997, industri penerbangan ikut terguncang akibat meningkatnya harga minyak serta terdepresiasinya nilai mata uang rupiah. Hal ini membuat industri penerbangan lesu, ditambah lagi dengan menurunnya daya beli masyarakat Indonesia.
Meskipun pada tahun 1995 telah terjadi „pembukaan kran‟ pada industri ini, namun perubahan yang signifikan terjadi ketika diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 yang berisi tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, terbuka luas kesempatan bagi pihak swasta untuk masuk kedalam industri penerbangan Indonesia. Munculnya perusahaan baru akan menyebabkan terjadinya persaingan untuk dapat memperoleh pangsa pasar yang tinggi. Maka, sangat menarik untuk menganalisis mengenai permintaan penumpang setelah diberlakukannya Undang-undang ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan industri penerbangan di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan penumpang rute Jakarta-Denpasar (PP). Kemudian, penelitian ini juga ingin melihat dampak dari diberlakukannya UU No 5 Tahun 1999 terhadap perkembangan industri penerbangan Indonesia pada rute Jakarta-Denpasar (PP).
Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia Airways, dan PT Eka Sari Lorena. Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari tahun 1996-2008 dan diubah ke dalam bentuk logaritma natural untuk memudahkan analisis. Dampak terhadap permintaan penumpang ini akan dianalisis menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Kemudian, apabila terjadi kointegrasi maka akan dilanjutkan dengan metode Error Correction Model (ECM). Jika parameter yang dihasilkan adalah negatif dan signifikan, maka terjadi penyesuaian jangka pendek menuju jangka panjang pada model tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pertumbuhan pada industri penerbangan Indonesia dari tahun 1996 hingga 2008. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah maskapai penerbangan yakni telah mencapai 17 maskapai penerbangan komersial berjadwal (yang masih beroperasi).
Pada hasil analisis terjadi kointegrasi pada model ARDL (1,1,1,0,0). Pada persamaan jangka pendek diketahui bahwa FREQ, ALTM, dan GLCR berpengaruh positif terhadap PSGR secara signifikan. Kemudian, FARE, FCRI, dan LIBR berpengaruh negatif terhadap PSGR secara signifikan. Sedangkan CPCY dan TERR tidak signifikan terhadap PSGR. Nilai Error Correction Term (ECT) yang negatif dan signifikan secara statistik menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian jangka pendek menuju jangka panjang.
Pada persamaan jangka panjang diketahui bahwa FREQ, CPCY, dan ALTM berpengaruh positif terhadap PSGR secara signifikan. Kemudian, FARE, FCRI, dan LIBR berpengaruh negatif terhadap PSGR secara signifikan. Sedangkan TERR tidak sigifikan terhadap PSGR. Berdasarkan uji CUSUM dan CUSUMSQ diketahui bahwa seluruh koefisien variabel pada persamaan jangka panjang adalah stabil.
Penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi justru berdampak negatif diakibatkan oleh beberapa faktor lain diluar model, yaitu terjadinya beberapa ledakan bom di Jakarta dan Bali. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan perjalanan melalui rute tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, maka perusahaan diharapkan meningkatkan frekuensi serta kapasitas pesawat pada rute Jakarta-Denpasar. Pemerintah dan masyarakat diminta untuk dapat menjaga keadaan kondusif sehingga calon penumpang tidak takut untuk melakukan perjalanan dengan angkutan udara dan melalui rute Jakarta-Denpasar. Perusahaan penerbangan hendaknya melakukan pengawasan terhadap maskapai mereka sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang. Pemerintah juga harus campur tangan dalam masalah keselamatan tersebut, tidak hanya dengan mengeluarkan regulasi namun juga mengawasi secara langsung kegiatan serta kelayakan properti yang digunakan. Karena merupakan produk subtitusi, perusahaan penerbangan harus mulai mengatur strategi dengan mempertimbangkan angkutan darat yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat akibat harganya yang terjangkau. | id |
