| dc.description.abstract | Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan tidak hanya pada pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governanace akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Good governance merupakan proses penyelenggaraan atau tatanan kehidupan kepemerintahan yang baik dalam menyediakan pelayanan publik berdasarkan prinsip dan karakteristik tertentu. Prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan meliputi tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Seiring perkembangan teknologi informasi dalam era digitalisasi 4.0, maka sistem informasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk meningkatkan prinsip good governance, seperti Sistem Informasi Perencanaan dan Pengganggaran Keuangan (e-Budgeting) yang digunakan oleh Pemerintah Aceh yang memberikan perhatian serius terhadap upaya reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance dengan menempatkannya sebagai prioritas pertama visi dan misi kepala daerah serta menjabarkannya dalam RPJMA. E-Budgeting dirancang dan resmi digunakan pada tahun 2019 untuk tahun anggaran 2020. Setelah hampir satu dekade, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2020 akhirnya dapat dilaksanakan tepat waktu. Pada satu sisi, e-Budgeting mengambil peran yang cukup penting dalam pencapaian keberhasilan tersebut, namun pada sisi lain realisasi Indek Reformasi Birokrasi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, bahkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik justru menurun. Oleh karenanya, menjadi hal yang menarik untuk diteliti sejauh mana e-Budgeting dapat meningkatkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan di Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengukur capaian nilai good governance pengelolaan keuangan menggunakan e-Budgeting pada SKPA; (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-Budgeting; dan (3) merumuskan strategi penerapan e-Budgeting pada SKPA di lingkup Pemerintah Aceh dalam mewujudkan good governance. Populasi dalam penelitian adalah 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unit analisis. Penentuan sampel dengan jenis Non Probability Sampling menggunakan teknik sampling jenuh (sensus). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara secara online via google form, diperoleh jawaban dari 34 SKPA dan 67 informan kunci yang terdiri dari 32 Kepala Subbag Program, Informasi Humas dan 35 operator e-Budgeting.
Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Penerapan e-Budgeting pada SKPA dapat meningkatkan nilai good governance dalam pengelolaan keuangan. Penerapan e-Budgeting di Pemerintah Aceh mencapai nilai good governance tertinggi pada prinsip efektif dan terendah pada prinsip transparan. Teknik analisis regresi linier berganda menunjukkan variabel dukungan atasan langsung dan jumlah operator berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-Budgeting dalam mewujudkan good governance. Sedangkan variabel pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan pendapatan dengan beban kerja juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hasil analisis tingkat kesenjangan kinerja dengan metode IPA berdasarkan pertanyaan WebQual 4.0 menunjukkan bahwa atribut-atribut yang menyangkut keamanan sistem informasi termasuk pada kelompok atribut kinerja e-Budgeting dengan tingkat kepentingan tinggi namun kinerja aktualnya rendah. Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil perancangan strategi dengan metode SWOT yang merekomendasikan strategi penerapan e-Budgeting dalam mewujudkan good governance secara berurutan berdasarkan prioritasnya, yaitu: (1) penyusunan analisis jabatan (anjab) staf pelaksana e-Budgeting; (2) peningkatan pemahaman atasan langsung; (3) penyesuaian kebutuhan operator e-budgeting; (4) sosialisasi dan fasilitasi alih jabatan fungsional (5) penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung; dan (6) penguatan aksesibilitas internet dan keamanan jaringan. | id |
