http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85 2017-07-10T01:25:32Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85355 Pengaruh Pengelolaan Tanaman Terpadu Terhadap Efisiensi Produksi Dan Ketahanan Pangan Petani Di Sentra Produksi Jagung Provinsi Jawa Barat Silitonga, Parlindungan Y. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis pengaruh penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)jagung terhadap pendapatan dan kelayakan teknologi usahatani jagung. (2) Menganalisis pengaruh penerapan teknologi PTT jagung terhadap efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis serta faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi petani jagung, (3) Menganalisis pengaruh penerapan teknologi PTT jagung terhadap ketahanan pangan rumah tangga petani jagung. (4) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi derajat ketahanan pangan rumah tangga petani jagung. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. Metode pengambilan sampel dengan metode stratified random sampling, sampel sebanyak 300 rumahtangga petani. Menggunakan analisis R/C ratio, perubahan penggunaan teknologi PTT dievaluasi dengan analisis anggaran parsial sederhana dan Marginal Benefit Cost Ratio. Pengaruh penerapan teknologi PTT menggunakan fungsi produksi stochastik frontier Cobb-Douglas, efisiensi alokatif dan ekonomis dianalisis menggunakan pendekatan dari sisi input. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh penerapan PTT dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan pangan rumah tangga menggunakan klasifikasi silang pangsa pengeluaran pangan dan konsumsi energi per unit ekivalen dewasa serta regresi logistik ordinal. Hasil penelitian: (1) pengaruh penerapan teknologi PTT dapat meningkatkan pendapatan dan menghasilkan tambahan keuntungan bagi petani jagung sehingga layak untuk diintroduksikan, (2) penerapan teknologi PTT lebih efisien dibandingkan tanpa penerapan teknologi PTT, (3) penerapan teknologi PTT dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga petani melalui peningkatan produksi, pendapatan dan akses pangan, (4) secara umum tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani jagung adalah kurang pangan. Umur ibu rumah tangga, pendapatan usahatani jagung, pendapatan total rumah tangga, tingkat efisiensi teknis produksi jagung, dan dummy petani berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Sedangkan jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani PTT lebih tinggi dibandingkan petani bukan PTT.Implikasi kebijakan : (1) peningkatan produksi dan efisiensi usahatani jagung pada lahan kering melalui penerapan PTT perlu dikembangkan pada kawasan yang lebih luas karena terbukti mampu meningkatkan produksi dan efisiensi usahatani jagung, (2) peningkatan pendidikan informal guna peningkatan kemampuan manajerial petani, (3) penguatan kelembagaan penyuluhan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan programpenyuluhan, peningkatan sarana prasarana penyuluhan, dan penguatan kelembagaan kelompok tani, (4) peningkatan akses pangan rumah tangga melalui peningkatan pendapatan rumah tangga baik on farm maupun off farm, (5) peningkatan akses terhadap kesempatan kerja diluar usahatani melalui peningkatan sumberdaya manusia. 2017-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350 Analisisfaktoryangmemengaruhi Perilaku Ekonomi Dan Kesejateraanrumah Tangga Petani Usahataniterpadupadi-Sapi Di Provinsi Jawa Barat Lindawati Sistem usahatani terpadu padi-sapi masih dianggap sebagai salah satu sistem yang mampu dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Pemanfaatan limbah dari masing-masing kegiatan usahatani meminimalisirpenggunaan input luardanmemanfaatkansumberdaya yang tersedia di dalamusahatani. Usahataniterpadupadi-ternakadalahteknologi yang ramahlingkungandantepatdilakukanterutamadikaitkandenganpertanianberkelanjut an(Sustainable Agriculture)karenamenganutkonsepzero waste yaitumeminimalisirlimbahusahatanidengan proses daurulang danmeminimalisirpenggunaan input kimia. Penelitianinibertujuanuntukmenganalisis, (1) menganalisisfaktor-faktor yang memengaruhikeputusanpetanidalammengadopsisistemusahataniterpadupaditernak, (2) menganalisisfaktor-faktor yang memengaruhiperilakuekonomirumahtanggapetanidalammenerapkanusahataniterpa dupadi-ternak, (3) menganalisisdampakperubahanharga input dan harga output terhadapekonomi rumah tanggadan kesinambunganusahataniterpadupadi-ternak Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Jawa Barat dengan pertimbangan pernah melaksanakan program sistem integrasi Padi-Ternak (SIPT). Pengambilan data dilakukanpadabulanMei sampaiJuli 2013.Jumlahrumahtanggasampel 199rumahtanggapetani.Model regresi logistik dipergunakan untuk mengetahui kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengadopsi sistem usahatani terpadu padi-sapi. Analisisdengan model ekonometrikadalambentuksistempersamaansimultan,terdiriatas36 persamaan, yaitu18persamaanperilakudan18persamaanidentitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan mengadopsi usahatani terpadu padi-sapi dipengaruhi oleh tenaga kerja keluarga dalam usaha ternak sapi dan jumlah sapi. Jumlah sapi mempunyai peluang sebesar 1.35 kali dalam keputusan untuk mengadopsi usahatani terpadu padi-ternak. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan harga input memberikan dampak negatifdan menurunkan produksi padi, produksi sapi, penggunaan input produksi, pendapatan usahatani, total pendapatan dan pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan rumah tangga petani usahatani terpadu padi-sapi. Kenaikan harga gabah padi berdampak positif pada jumlah produksi sapi, produksi pupuk kandang, alokasi tenaga kerja dalam keluarga usahatani padi dan ternak sapi, pendapatan usahatani padi dan pendapatan usaha ternak sapi. Kenaikan harga gabah padi berdampak negatif pada produksi padi, produksi jerami dan alokasi tenaga kerja pria luar keluarga usahatani padi dan pendapatan total rumah tangga.Kenaikan harga sapi hidup berdampak positif pada produksi padi, jerami, alokasi tenaga kerja dalam dan luar keluarga usahatani padi dan pendapatan total rumah tangga. Kenaikan harga sapi hidup berdampak negatif pada produksi sapi, produksi pupuk kandang, jumlah permintaan dedak, jumlah jerami yang digunakan dan alokasi tenaga kerja usaha ternak sapi. Kenaikan input-input produksi, upah, harga gabah padi dan harga sapi hidup sebesar 10% tidak memberikan dampak kepada biaya produksi dan pengeluaran rumah tangga pada usahatani terpadu padi-ternak. Fluktuasi harga input output mempengaruhi kesinambungan atau sustanabilitas dari aspek ekonomi usahatani. Kebijakan pengaturan harga output dan harga input diperlukan dalam rangka mempertahankan kesinambungan usahatani yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani. 2017-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85344 Dampak Kebijakan Perberasan Terhadap Pola Diversifikasi Pangan Pokok Dan Ketahanan Pangan Nasional Setiawan, Edi Sebagai salah satu dari lima negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia mempunyai tantangan cukup besar dalam pemenuhan konsumsi pangan penduduknya. Masalah ketahanan pangan terkait penyediaan dan akses pangan menjadi agenda penting dalam setiap program pembangunan pertanian. Dengan berbagai kebijakan perberasan yang diterapkan membawa Indonesia pernah meraih swasembada beras, namun prestasi ini membawa dampak lain yaitu semakin tingginya ketergantungan konsumsi pangan penduduk terhadap beras. Berbagai program diversifikasi pangan tidak mampu menahan laju konsumsi beras sehingga kondisi ini dapat menjadi ancaman baru bagi kondisi ketahanan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kondisi diversifikasi pangan pokok periode yang lalu dan meramalkan perkembangan diversifikasi pangan pokok pada masa yang akan datang, menganalisis keterkaitan kebijakan perberasan dan program swasembada beras dengan kegagalan program diversifikasi pangan pokok, meramalkan dampak penerapan kebijakan perberasan pada masa yang akan datang terhadap kondisi diversifikasi pangan pokok, dan merumuskan kebijakan alternatif terbaik yang dapat meningkatkan kondisi diversifikasi pangan pokok dan ketahanan pangan nasional. Pangan pokok yang dianalisis dibatasi pada empat pangan pokok utama yaitu beras, jagung, ubi kayu dan terigu dan digunakan data tingkat nasional tahun 1980-2013. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan terdiri dari 22 Persamaan struktural dan 34 persamaan identitas yang diestimasi dengan menggunakan metode Two Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi produksi dan konsumsi empat pangan pokok selama kurun waktu 4 dekade terakhir semakin memburuk yang ditandai oleh kesenjangan yang tinggi antara padi dengan jagung, ubi kayu dan terigu. Produksi beras mendominasi produksi pangan pokok dan kecenderungannya semakin meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.22 persen. Konsumsi beras juga mempunyai kecenderungan meningkat jauh di atas komoditas lainnya terutama setelah tahun 2006. Berdasarkan hasil simulasi kebijakan perberasan pada model ekonomi pangan pokok Indonesia diketahui bahwa dari berbagai alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada satupun yang dapat memenuhi tujuan keempat indikator ketahanan pangan. Penerapan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas jagung dan ubi kayu merupakan pilihan yang dapat dipilih untuk meningkatkan semua indikator ketahanan pangan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan dukungan berlebihan terhadap komoditas beras dengan tujuan swasembada beras berdampak negatif terhadap diversifikasi baik konsumsi maupun produksi. Kebijakan yang terkait pembatasan impor dan pengenaan tariff yang tinggi atas impor beras memberikan dampak yang positif terhadap diversifikasi konsumsi dan indikator swasembada beras. Semua kebijakan yang dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi produksi pangan pokok akan berdampak positif juga terhadap indeks diversifikasi konsumsi tetapi tidak berlaku sebaliknya. Berdasarkan ramalan dampak kebijakan perberasan selama periode 2017-2025 pada model ekonomi pangan pokok Indonesia diketahui bahwa sampai dengan tahun 2025 vi kondisi diversifikasi pangan pokok baik produksi maupun konsumsi masih sangat sulit untuk tercapai. Ketahanan pangan nasional masih akan tergantung kepada pencapaian swasembada beras dengan segala kebijakan pendukungnya. Selama 8 tahun ke depan, trade off antara kebijakan yang ingin memperkuat ketahanan pangan melalui swasembada beras dengan kebijakan penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi konsumsi masih akan terjadi. Berdasarkan hasil simulasi historis ada satu pilihan alternatif kebijakan yang dapat memperkuat diversifikasi konsumsi sekaligus pencapaian swasembada beras yaitu alternatif kebijakan penurunan kuota impor sebesar 10 persen. Pada masa yang akan datang, jika pemerintah tetap ingin mempertahankan ketahanan pangan yang dibangun berdasarkan swasembada beras maka pilihan kebijakan pengurangan subsidi pupuk dan benih yang diantisipasi dengan peningkatan dan perbaikan infrastruktur irigasi dapat menjadi kebijakan alternatif, sedangkan jika pemerintah ingin fokus terhadap upaya-upaya pencapaian diversifikasi pangan baik produksi maupun konsumsi maka pilihan kebijakan pengurangan subsidi pupuk yang diantisipasi dengan menaikkan harga pembelian pemerintah dapat menjadi alternatif. Temuan menarik yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah adalah bahwa ketika diversifikasi produksi berhasil dicapai maka diversifikasi konsumsi juga akan tercapai, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Temuan ini menjelaskan bahwa diversifikasi konsumsi dapat dicapai tanpa melalui diversifikasi produksi tetapi bisa melalui kebijakan langsung terhadap penawaran beras yaitu impor. Dari berbagai alternatif kebijakan yang disimulasikan, kebijakan pelarangan impor atau pembatasan impor pada level tertentu adalah pilihan kebijakan yang dapat diambil agar dapat memaksa masyarakat mendiversifikasikan konsumsi pangan pokok mereka dan mengurangi ketergantungan akan beras. Kebijakan ini juga sekaligus dapat memperkuat kemandirian pangan beras dan memuluskan jalan untuk pencapaian swasembada beras. Pemerintah sebaiknya memutuskan untuk membangun ketahanan pangan nasional dengan orientasi jangka pendek melalui pencapaian swasembada beras atau berorientasi jangka panjang dengan melakukan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan pokok. Peningkatan produktivitas jagung dan ubi kayu sebaiknya segera dilakukan mengingat dampaknya positif terhadap diversifikasi dan ketahanan pangan. Kebijakan pengurangan subsidi pupuk belum saatnya untuk dilakukan jika pemerintah masih tetap mentargetkan untuk mencapai swasembada beras karena berbagai kombinasi kebijakan yang dilakukan menunjukkan indikator ketahanan pangan yang memburuk dan kesejahteraan baik produsen maupun konsumen menjadi turun. 2017-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83516 Disparitas Pembangunan Wilayah Dan Modal Sosial Di Provinsi Papua Barat Baransano, Michael Albert Gambaran makro perekonomian di Papua Barat menunjukan bahwa terdapat perbedaan kontribusi yang besar antara PDRB kabupaten Manokwari, kota Sorong, kabupaten Sorong dan kabupaten Fak-Fak dengan kabupaten lainnya yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap pembentukan PDRB Papua Barat. Untuk itu, pembangunan di Papua Barat selayaknya dikembangkan secara lebih intensif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal termasuk modal sosial dan sektor perekonomian (sektor basis dan non basis) yang berpotensi memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Di era otonomi daerah, muncul berbagai dampak baik positif maupun negatif yang menyertai pembangunan ekonomi wilayah di Papua Barat seperti konflik horisontal antar kelompok dalam suatu wilayah ataupun antar wilayah mengarah pada aktifitas anarkis yang sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan. Bila dilihat dalam sudut pandang modal sosial, hal tersebut merupakan salah satu indikator melemahnya rasa percaya, norma-norma dan jejaring yang selama ini ditaati oleh masyarakat. Melemahnya modal sosial akan menyebabkan pembangunan wilayah tidak dapat berjalan efektif karena tingginya biaya transaksi yang harus dikeluarkan sebagai subtitusi terhadap modal sosial yang hilang. Penelitian ini meliputi dua kajian, pertama terkait disparitas pembangunan wilayah dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, kecuali beberapa kabupaten yang baru memekarkan diri (DOB) dikeluarkan dari analisis karena belum tersedia data statistik (data sekunder/time series). Metode analisis yang digunakan terdiri dari Indeks Entropi, LQ dan SSA, Indeks Theil dan regresi linear berganda (data panel), sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari data PDRB, jumlah penduduk, PDRB per kapita, alokasi dana perimbangan dan data IPM selama periode 2004-2014. Kajian kedua terkait modal sosial dilakukan dengan data survey (data primer) terhadap responden di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong dengan menggunakan sistem skoring pada kuisioner dan analisis regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan wilayah di provinsi Papua Barat yang diukur dengan Indeks Entropi cederung menurun selama periode 2004-2014, kecuali kabupaten Teluk Bintuni yang menunjukan peningkatan perkembangan perekonomiannya secara signifikan. Secara keseluruhan perkembangan wilayah (nilai entropi) di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Teluk Bintuni masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Raja Ampat. Hal ini menunjukan bahwa meskipun mengalami trend penurunan namun wilayah-wilayah yang lebih tinggi Indeks Entropinya paling berimbang dan terdiversifikasi perkembangan sektorsektor perekonomiannya dengan baik. Sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa-jasa, sektor bangunan dan kontruksi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran meskipun memberikan kontribusi terbesar dan mendominasi perkembangan perekonomian di Papua Barat selama periode 2004-2014 namun kontribusinya terus mengalami penurunan selama periode tersebut. Kondisi ini memungkinkan terjadinya transisi dari sektor-sektor tersebut di atas ke sektor industri dan jasa di Papua Barat kedepannya. Hasil analisis dengan menggunakan metode LQ dan SSA menunjukan bahwa sektor pertanian secara keseluruhan selama periode 2005-2014 masih merupakan sektor andalan pembangunan wilayah dengan nilai LQ sebesar 1.91 artinya bahwa pembentukan PDRB Papua Barat selama periode tersebut masih didominasi oleh sumbangsih dari sektor pertanian yang tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten kecuali Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang memiliki nilai LQ<1. Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor bangunan/kontruksi, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor anggkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Analisis selanjutnya dengan menggunakan metode SSA untuk melihat daya saing suatu sektor terhadap wilayah diatasnya (wilayah provinsi) melalui nilai differential shift yang dapat menjelaskan bahwa sektor-sektor perekonomian di Papua Barat bervariasi pada setiap WP. Sektor perekonomian yang memiliki kemampuan kompetitif pada WP I adalah sektor pertambangan dan penggalian (9.90), sektor industri pengolahan (6.95), sektor jasa-jasa (0.30) serta sektor listrik gas dan air bersih (0.12). Pada WP II yakni sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (12.14), sektor listrik gas dan air bersih (3.82), sektor bangunan/konstruksi (3.00), sektor perdagangan hotel dan restoran (2.25), sektor pertambangan dan penggalian (1.75), sektor pertanian (1.36), sektor anggkutan dan komunikasi (0.3). Pada WP III, sektor yang memiliki kempuan kompetitif adalah sektor pertambangan dan penggalian (0.98) sektor jasa-jasa (0.51), sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (0.27), sektor perdagangan hotel dan restoran (0.24), sektor pertambangan/ penggalian (0.98) dan sektor pertanian (0.19). Hasil analisis terkait tingkat disparitas yang diukur menggunakan Indeks Theil menunjukan bahwa tingkat disparitas total di Papua Barat selama periode 2005-2014 cenderung mengalami peningkatan dimana dari hasil dekompisi terlihat bahwa disparitas total di Papua Barat lebih banyak dipengaruhi oleh disparitas dalam WP. Kecenderungan tingginya tingkat disparitas wilayah diduga dipengaruhi oleh ketimpangan proporsional pada PDRB per kapita, sebaran jumlah penduduk, alokasi dana perimbagan dan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian terkait modal sosial menunjukan bahwa modal sosial memiliki keterkaitan terhadap disparitas pembangunan wilayah di Papua Barat, berdasarkan data survey terhadap penduduk di Papua Barat (kota sorong dan kabupaten Manokwari) diketahui bahwa nilai modal sosial yang semakin besar (67.38) akan memberikan pengaruh positif dalam mengurangi tingkat disparitas pembangunan wilayah. Hasil uji menggunakan regresi logistik berganda memperlihatkan bahwa faktor sub dimensi trust memiliki peluang menurunkan tingkat disparitas pembangunan wilayah sebesar 18.75 kali dibandingkan dengan sub dimensi norm dan sub dimensi network. 2016-01-01T00:00:00Z